Penanganan Karhutla jangan Mengorbankan hak Masyarakat adat

Beranda Perempuan mendukung penuh upaya pemerintah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penerbitan maklumat Kapolda tentang larangan membakar lahan. Namun, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkeadilan dengan membongkar pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerusakan skala besar pemicu kebakaran hutan dan lahan  

Jangan sampai penegakan hukum justru lebih cenderung menyasar dan menghukum masyarakat adat seperti yang pernah menimpa  menimpa Sona pada tahun 2024. Sona, seorang perempuan adat Talang Mamak  yang miskin dan  buta hukum di Indragili, Riau harus berhadapan dengan aparat penegak hukum  karena membuka ladang dengan cara bakar secara tradisional untuk menanam padi demi menyambung hidup.

Kasus-kasus seperti yang dialami Sona juga beresiko dihadapi oleh banyak Masyarakat adat yang masih memiliki praktik pertanian tebang bakar secara terkendali.  Namun setelah kebakaran hutan besar yang melanda jambi tahun 2015. Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Larangan ini bertentangan dengan fakta bahwa praktik pertanian berpindah kuno dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 undang-undang tersebut mengizinkan masyarakat adat untuk melakukan pertanian  dengan pembakaran lahan pada area maksimal 2 hektar per keluarga untuk menanam varietas tanaman lokal dan dengan membangun parit untuk mencegah penyebaran api.

Sejak itu, banyak komunitas adat di Jambi yang mengeluh karena tidak bisa menanam dan kehilangan bibit padi yang mereka lestarikan turun temurun. Seperti halnya praktik tebang bakar yang dilakukan oleh komunitas adat suku batin Sembilan di dusun Tanjung Lebar kabupaten Muaro Jambi yang disebut Nunu. 

Praktik Nunu ini mereka lakukan dengan melakukan ritual adat dengan membaca arah angin yang mereka sebut sebagai kepala angin. Nunu, dilakukan sekitar 15-20 orang secara gotong royong dengan menumpuk ranting dan diberikan sekat bakar. Selama puluhan tahun. Praktik ini dilakukan dengan tanggung jawab dan Telah teruji tidak meluas. 

Ketika El Niño melanda, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat drastis akibat kekeringan ekstrim. Karena itu,  komunitas adat perlu diperkuat dengan bantuan pendanaan aksi iklim dan teknologi sederhana seperti alat pompa air dan sistem pemantauan cuaca modern dan penyediaan akses penampungan air agar tetap mampu mempertahankan ketahanan pangan di tengah krisis. 

Sayangnya, dana iklim berpusat pada proyek mitigasi skala besar dan cenderung terkuras pada urusan administratif, seminar, dan agenda seremonial, sehingga porsi untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat masih  sangat minim. Padahal, masyarakat adat membutuhkan dukungan adaptasi sederhana.  seperti adaptasi praktik bakar yang diadaptasi dengan pengetahuan cuaca modern, penyediaan alat sederhana pompa air agar mampu bertahan dari dampak ekstrem El Niño.

Model penanganan Karhutla di tingkat tapak harus mengintegrasikan suara dan partisipasi bermakna kelompok perempuan dan masyarakat adat. Sudah saatnya pendekatan ini diubah menjadi bottom-up dengan menempatkan komunitas adat sebagai aktor utama, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Tanpa solusi konkrit di tingkat komunitas adat, penegakan hukum hanya menjadi tindakan represif yang menghukum masyarakat demi bertahan hidup. Regulasi ketat sekadar memindahkan masalah di atas kertas, sementara di lapangan, praktek pembakaran tersembunyi dan ancaman karhutla akan terus berulang setiap musim kemarau.

 

Skema Kredit Karbon dan Dampaknya terhadap Komunitas Akar rumput

 

Pada Hari Jumat 3 Juli 2026 Beranda Perempuan berkolaborasi dengan Jaringan Jaga Deca menyelenggarakan kelas Pelatihan " Skema Kredit Karbon dan Dampaknya terhadap Komunitas Akar rumput. Kegiatan yang berlangsung sekitar 2 jam ini menghadirkan narasumber Wanun selaku Direktur Climate Watch Thailand.

Zubaidah sebagai fasilitasi Kegiatan mengatakan " Pelatihan ini penting sekali bagi kita yang bekerja di akar rumput untuk memberikan edukasi bagi perempuan dan komunitas. Kita dilapangan sering mendengar pasar karbon tapi kita tidak memahami skema nya seperti apa dan bagaimana mereka bekerja hingga sampai ke komunitas kita. karena itu, kita ingin memahami lebih dalam bagaimana cara kerja pasar karbon." 

Pada Sesi pembukaan Pelatihan,  Wanun memberi pertanyaan kritis  " Menurut kamu mengapa perusahaan tiba-tiba tertarik dengan hutan kita? Pertanyaan ini sontak memancing diskusi yang beragam dari peserta yang mayoritas adalah anak-anak muda yang bekerja di tingkat tapak. 

Wanun yang juga merupakan Anggota dari APWLD menjelaskan bahwa Kredit karbon adalah sertifikat digital yang mewakili perusahaan atau negara untuk mengemisikan satu karbon dioksida atau gas rumah kaca ke Atmosfer. sistem karbon ini berjalan dengan skema cap and trade (batasi dan perdagangkan). 

Pemerintah menetapkan batas maksimal emisi gas rumah kaca yang diperbolehkan oleh suatu perusahaan sehingga perusahaan yang diberikan jatah emisi berupa sertifikat karbon sesuai batas tersebut 

Misalnya perusahaan A berhasil menekan emisi dibawah batas jatahnya. mereka memiliki kelebihan kredit. perusahaan B menghasilkan emisi melebihi batas jatahnya. mereka mengalami kekurangan kredit sehingga perusahaan B wajib membeli kelebihan kredit karbon milik perusahaan A agar tidak dikenakan denda atau denda. Perusahaan A dan Perusahaan B tidak samasekali menghentikan pelepasan emisi. mereka membeli kredit karbon untuk tetap melakukan bisnis seperti biasa dan terus melepaskan emisi penyebab krisis utama. 

Sebagian besar keuntungan finansial dari penjualan kredit karbon dinikmati oleh broker karbon internasional, pengembang proyek raksasa, dan konsultan penilai. Komunitas lokal di akar rumput yang melakukan kerja nyata di lapangan seringkali hanya menerima porsi yang sangat kecil. 

Lebih Jauh, Kasus di masyarakat di Thailand. Pasar karbon di wilayah hutan hadir dengan lebih banyak pengaturan dan perlindungan. karena pemerintah hanya fokus menyelamatkan karbon daripada menyelamatkan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daha hutan dan lahan. Misalnya larangan membakar secara tradisional sehingga membuat petani tidak bisa makan karena tidak bisa menanam, tanaman dan pohon dicabut diganti dengan varietas tahan api demi menyelamatkan stok karbon. 

Menebar Benih Ketangguhan : Padi Lokal Suku Batin Sembilan Menantang Krisis Iklim

Dusun Pangkalan Ranjau, Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi, merupakan tempat hidup sekelompok masyarakat yang dinilai oleh pemerintah sebagai Suku Anak Dalam. Mereka merupakan keturunan dari suku asli tertua di Jambi, yakni Suku Batin Sembilan. 

Namun bagi komunitas internal, terutama para pemangku adat di Dusun Pangkalan Ranjau, mereka lebih sering menyebut diri mereka sebagai Orang Lalan. Identitas ini merujuk langsung pada kelekatan mereka dengan keberadaan Sungai Lalan dan anak sungai yang mengalir di sepanjang kelompok pemukiman

Sungai tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk batas wilayah adat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan tempat rumah-rumah mereka dibangun di seluruh alirannya.

Seperti masyarakat adat lain di Indonesia, komunitas Batin Sembilan di Dusun Pangkalan Ranjau bergantung pada alam, terutama pada keberadaan hutan. Hingga kini, ketergantungan tersebut masih terus terjadi meskipun keadaan alam banyak mengalami pergeseran. 

Selain itu, Komunitas Adat Batin Sembilan memiliki pengetahuan dalam merawat benih padi lokal, seperti padi Gading dan padi Selampai. Jenis padi yang ditanam didataran tinggi yang menghasilkan tekstur beras yang pulen 

Menurut penuturan Mangku Basri kepada tim Beranda Perempuan. Padi ini pertama kali ditemukan sejak zaman Sriwijaya, dibawa oleh "orang laut" yang merupakan pegawai kolonial Belanda. Hingga kini, bibit padi lokal ini masih dilestarikan secara turun-temurun. Dengan pengelolaan teknik ladang dilanjutkan melalui serangkaian ritual adat. 

Padi ini memiliki masa tanam berkisar antara 5 hingga 7 bulan dan dipanen hanya satu kali dalam setahun. Menurut pengakuan Basri kepada Beranda Perempuan, keluarganya kini merupakan generasi keenam yang menanam padi turunan. 

Dari lahan seluas 1 hektar, ia mampu memanen 20 hingga 30 karung beras berukuran 50 kg. Ketika pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 dan memicu pergerakan harga, wilayah ini justru menjadi penyelamat bagi masyarakat luar desa yang Membeli beras 

Demi melestarikan tradisi ini, Basri tak ragu membagikan bibit padi lokal kepada warga pendatang. Syaratnya hanya satu: setelah panen, mereka wajib mengembalikan benih baru kepadanya untuk menjaga siklus pelestarian.

Padi Gading atau Padi Selampai ditanam dengan teknik dipindahkan yang merupakan antitesis pertanian modern yang bergantung pada bahan kimia dan biaya produksi yang tinggi. Metode ladang yang dipindahkan adalah cara alami untuk menghalau hama. Dengan berpindahnya lahan, tidak perlu kesulitan menghadapi serbuan rumput pembohong. 

Selain itu, padi lokal ini ditanam dengan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui ritual adat yang disebut dengan nunu karena padi ini tumbuh melalui media abu hasil pembakaran yang terkendali. 

hal ini diperkuat dengan penuturan Mangku Basri " Padi turunan ini tahan hama semut dan musim kering tapi syaratnya padi hanya bisa tumbuh di tanah bekas bakar" 

Seperti banyak penelitian di komunitas adat di Indonesia. Pelarangan pertanian membakar secara tradisional untuk mencapai tujuan iklim menyebabkan dampak negatif yang parah terhadap mata pencaharian 

Tanpa dukungan keuangan dan alat transisi yang mampu, kebijakan tanpa membakar krisis pangan yang tersembuyi dan hilangnya varietas tanaman padi lokal

Program MBG Mengancam nyawa Anak : Hentikan Sekarang !

Fhoto: Ega Fansuri/Mojok.co

Beranda Perempuan menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan massal yang menimpa siswa di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, pada 30 Januari 2026. Tercatat sebanyak 104 anak harus dilarikan ke RSUD Ahmad Ripin, Sengeti, akibat mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam wawancara mendalam bersama tim Beranda Perempuan, salah satu orang tua korban berinisial HI membeberkan kronologi dan dampak kesehatan yang dialami buah hatinya.

Insiden ini menambah daftar kasus keracunan nasional secara akumulatif telah mencapai 1.242 korban keracunan secara nasional dan lebih dari 100 aduan terkait menu tidak layak yang masuk ke lembaga riset CELIOS (Center of Economic and Law Studies).

Hal ini telah memperkuat dugaan degradasi kualitas pangan karena rantai dapur menjadi perburuan rente dan potensi korupsi barang dan jasa sehingga anggaran riil untuk bahan makanan di tingkat bawah terus menyusut dan berakhir dengan ancaman nyawa di piring makan anak-anak.

Menurut studi Transparency International Indonesia (TII), regulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bersifat gender blind. yaitu belum mengakomodir kebutuhan spesifik gender maupun inklusi sosial. Artinya, perempuan dan kelompok rentan tidak memperoleh kesempatan, informasi, sumber daya, fasilitas dan layanan yang sama sejak dalam tahap perencanaan.

Sementara itu, Orang tua seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pengadaan makanan, standar kebersihan, dan hasil investigasi insiden keracunan. Kurangnya transparansi ini membuat mereka sulit untuk memahami akar masalah dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang berwenang.

Situasi kian diperparah dengan adanya pola pembungkaman terhadap para ibu yang berani menyuarakan kritik, sehingga menciptakan iklim ketakutan yang menghambat pengawasan publik terhadap keamanan pangan anak. seperti yang terjadi Beberapa sekolah di daerah, seperti di Brebes, sempat mengedarkan surat pernyataan kontroversial yang meminta orang tua untuk tidak menuntut secara hukum jika terjadi keracunan.

Selama satu tahun perjalanannya, proyek ini beroperasi tanpa landasan hukum yang kokoh serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan, meskipun telah menyedot anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Bukannya mengevaluasi kegagalan sistem, pemerintah justru meningkatkan alokasi anggaran program MBG secara fantastis menjadi Rp335 triliun tahun ini dengan memangkas anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor pendidikan

 Proyek MBG tidak boleh dipaksakan dengan menjadikan anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan sebagai objek eksperimen kebijakan yang gegabah dan berisiko tinggi. Memaksakan program berskala masif tanpa kesiapan sistem pengawasan yang mumpuni sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan nyawa anak-anak di atas ambisi politik dan kepentingan pemilik modal

 

Karena itu kami menuntut :

 

1. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit ditanggung sepenuhnya. Jika wilayah tersebut belum berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), biaya akan dicover oleh BPJS Kesehatan.
2. Korban berhak menuntut layanan pendampingan psikologis berkelanjutan untuk memulihkan trauma anak terhadap makanan sekolah.
3. Hentikan program MBG secara nasional sampai ada evaluasi menyeluruh atas sistem, mekanisme distribusi, dan standar mutu gizi serta keamanan pangan.
4. Alihkan sementara anggaran MBG untuk memperkuat fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan anak, dan dukungan gizi berbasis keluarga serta komunitas.

 

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

 

STORIES OF SUNGAI LALAN : INDIGENOUS WOMEN’S RECLAIMING CLIMATE JUSTICE

 

KISAH SUNGAI LALAN: PEREMPUAN ADAT MEMPERJUANGKAN KEADILAN IKLIM

Buku kecil ini menyajikan kisah-kisah dan kearifan perempuan adat saat mereka memelihara dan mengelola sumber daya hutan, sekaligus mengungkap perjuangan abadi mereka dalam menjaga tanah leluhur dari kekuatan predator yang berkedok penyamaran menarik, yaitu pasar karbon dan berbagai pengendalian konsesi kehutanan.

Kisah-kisah ini berawal dari Mek Rohila, Mek Nuraini, dan Mek Impun, ibu-ibu yang dihormati para pemimpin suku Batin. Gelar Mek diberikan kepada perempuan lanjut usia yang sangat dihormati dalam komunitas, dihormati atas peran mereka sebagai penjaga prinsip dan nilai-nilai, sekaligus penjaga tradisi dan pembimbing bagi generasi mendatang dalam kehidupan adat. Bagi orang Mek, hutan adalah rumah, tempat berlindung bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, terjalin erat dengan langit yang mengatur iklim. Ketika hutan direduksi menjadi sekadar harga dalam rupiah, bencana iklim mulai terungkap. Kearifan ini telah lama terkikis. Sejak tahun 1970-an, buldoser dari perusahaan kayu telah meratakan lahan, menebang pohon-pohon tua, dan mengekspor kayu gelondongan besar ke pasar internasional.

Bagi yang berminat membaca buku ini, silakan unduh melalui tautan ini;

https://bit.ly/reclaimingJustice

Perempuan Dalam Kebun Sawit

 

Sumber foto; Sawit Watch

Perempuan dalam kebun sawit

 Oleh : Ida Zubaidah- Beranda Perempuan

 

Jam baru menunjukkan pukul 06.00 WIB. Puluhan perempuan telah berjejer diatas mobil truk dengan dibalut baju lusuh dan berpupur beras dingin, mereka telah siap menantang matahari dan mengangkut supir mobil truk menuju lokasi areal perkebunan sawit .

 

Semua pekerja tersebut adalah buruh harian lepas (BHL) yang berasal dari desa lidung kabupaten Sarolangun, Jambi. Hampir setiap hari mereka terlibat dalam kegiatan peyiapan bibit dan pemeliharan ( pemupukan dan penyemprotan) diareal perkebunan sawit milik PT Krisna Duta Agroindo. Salahsatu perempuan buruh itu bernama Sri ( 38 tahun).  Menurut pengakuannya ia menerima upah sebesar Rp. 37000,- perhari dan upah.

 

Hal tersebut tidak cukup untuk membiayai anak ketiga yang masih sekolah dan kebutuhan pangan keluarga sehari-hari yang semakin mahal. Terlebih lagi dengan beban kerja yang berat dan berbahaya sebagai penyemprot tanaman sawit, upah tersebut tidaklah cukup, terutama ketika ia sakit akibat terpapar bahan kimia berbahaya. Sebagai pekerja BHL, Sri tak akan mendapatkan tanggungan kesehatan dari perusahaan jika dia sakit, meskipun sakitnya adalah akibat dari pekerjaan yang dilakukannya. Berat bagi Sri untuk menjalani hidupnya sebagai BHL, namun tak ada pilihan yang lebih baik bagi Sri selain menjadi BHL. Karena sawah tempat Sri dahulu menyemai, menanam dan menuai padi telah pula berubah menjadi hamparan kebun kelapa sawit milik perusahaan besar itu.

 Eksploitasi perempuan melalui skema BHL

Kisah yang dialami Sri dan beberapa teman perempuan nya sebenarnya dibicarakan kepada kita, dibalik keramaian pikuk pasar perkebunan sawit ada sekelompok manusia yang paling terpuruk dan luput dari perhatian publik yaitu perempuan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan semua itu? Meningkatnya permintaan BHL perempuan akan berbanding lurus dengan masifnya permintaan akan kebutuhan perkebunan sawit oleh investor negeri negeri. Hal ini memicu krisis energi yang kian kronis sebagai akibat tingkat konsumsi yang tinggi dari negara-negara industri Uni Eropa, Jepang terutama Amerika. juga ditambah dengan satu kenyataan bahwa cadangan minyak dunia dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi

Untuk mengatasi krisis energi tersebut dewasa ini telah dikembangkan energi berbahan bakar nabati dari kelapa sawit. Penggunaan energi berbahan bakar nabati ini telah menjadi kebijakan energi dari sejumlah kapitalis negeri dengan memperhebat penguasaan lahan untuk produksi bahan baku nabati di negara jajahan seperti Indonesia. Pemerintah indonesia yang tunduk pada kepentingan kapitalis dengan sigap meyediakan wilayah wilayah luas untuk industri dan perkebunan penghasil bahan bakan nabati.

Ini menjadi persoalan serius karena sasaran wilayah untuk perkebunan sawit yang dimaksudkan di lahan produktif milik petani dalam skala besar dengan cara merampas bahkan sering kali dilakukan dengan cara kekerasan yang melibatkan polisi dan militerperempuan yang mayoritas berasal dari keluarga petani harus tersingkir dari lahan, meyebabkan perempuan kehilangan mata pencaharian, terpuruk dalam ranah domestik dan menutup rapat sejarah pengetahuan perempuan tentang pertanian yang ekologis. Fenomena ini secara langsung meyebabkan terjadinya timbulnya tenaga murah perempuan dalam jumlah besar dipedesaaan. Mengubur budaya kerja produksi pertanian secara kolektif antara laki-laki dan perempuan.

Dalam keterpurukan tersebut, perusahaan sawit mengunakan akal bulusnya untuk terus menggeruk keuntungan dengan menghemat biaya produksi. Mengenai keadaan itu, biasanya perusahaan-perusahaan akan berupaya mendapatkan buruh secepat-cepatnya namun dengan kerja sama yang memungkinkan mereka bisa memecat buruh-buruhnya kapanpun dibutuhkan, sehingga dengan leluasa perusahaan dan perkebunan kelapa sawit tidak akan menanggung biaya untuk mencakup kesejahteraan dan upah yang rendah.

Tentu saja yang memenuhi syarat tersebut adalah dengan memperkerjakan tenaga perempuan, didukung stereotip negatif perempuan sebagai seorang penurut, telaten bekerja. menjadi hak mutlak perusahaan untuk menentukan harga tenaga kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk mencari keuntungan berlipat ganda.

Di sisi lain, ketika perempuan kehilangan mata pencarian secara langsung meyebabkan menurunnya pendapatan keluarga. perempuan harus berpikir untuk menemukan jalan keluar ditengah meroketnya harga harga kebutuhan bahak pokok dan juga kebutuhan pendidikan anak anak. Inilah yang menjadi magnet perempuan untuk bekerja sebagai BHL di perkebunan kelapa sawit.

Dengan demikian, tetes demi tetes produksi sawit telah menorehkan beban yang semakin berat bagi perempuan, sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah korektif dengan Menjamin implementasi dari Convention on the Elimination of all froms Discrimination Against Women (CEDAW) Pasal 14 Menyebutkan bahwa perempuan pedesaan dijamin hak dan aksesnya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

”CEDAW menegaskan bahwa kebijakan dan Hukum Negara perlu mengatasi keseimbangan melalui langkah-langkah korektif atau perbaikan dan memastikan kesetaraan dalam kesempatan, keterlibatan perempuan, pemanfaatan dan pemanfaatan untuk kehidupan perempuan pedesaan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Tidak hanya itu, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk monopoli atas tanah yang dilakukan oleh negara kapitalis dan menjamin pemerataan hasil produksi dalam rangka mengangkat kesejahteraan. Jaminan ini berlaku untuk semua pihak yang bekerja di atas tanah tersebut, tanpa diskriminasi gender, sehingga kaum perempuan tani memiliki dasar yang mampu dalam hal partisipasi dan kontrol ekonomi maupun politik atas lahan.

Struggling For Climate Justice : Sharing Stories From Women of the Asia-Pacific

 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia menggelar webinar internasional dengan tema: Struggling for Climate Justice: Sharing Stories from women from the Asia-Pacific. Fokus diskusi adalah pengalaman perempuan dan komunitas marginal dalam menghadapi krisis iklim.

Acara ini dihadiri oleh pembicara internasional dari Thailand dan Bangladesh, serta pembicara nasional dari UIN Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia, Selasa (26/8). Webinar ini dibuka oleh Rektor UIN Jambi, Prof. Dr. Kaspul Anwar, M.Pd., yang mengapresiasi inisiasi Pusat Gender, Anak, dan Disabilitas (PGAD) UIN Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia dalam mengangkat isu-isu aktual terkait keadilan iklim. Beliau menekankan bahwa krisis iklim adalah nyata dan berdampak besar pada perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak, serta menuntut kepedulian bersama untuk mengatasinya.

Dalam sambutannya,

Nisaul Fadillah, Koordinator PGAD UIN Jambi, menekankan pentingnya menggunakan istilah “krisis iklim” dan “ketidakadilan iklim” untuk menggambarkan ketimpangan dan dampak nyata yang dialami oleh komunitas kelompok marginal terutama Global North. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan iklim. Isu ini harus difahami dan didengungkan bersama oleh semua elemen masyarakat, termasuk para akademisi.

Pembicara internasional, Suphattra Singhaphan dari Thailand dan Fariha Jesmin dari Bangladesh, berbagi pengalaman dan strategi komunitas mereka dalam menghadapi krisis iklim serta dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi mereka. Sementara itu, Dr. Zarfina Yenti dari UIN Jambi dan Zubaidah dari Beranda Perempuan Indonesia masing-masing membahas pengalaman Kelompok Perempuan Rimba di Bukit 12, dan Batin 9 Jambi terutama di Provinsi Jambi- Indonesia yang terdampak krisis iklim.

Webinar ini juga menekankan pentingnya memusatkan suara perempuan dan komunitas marginal dalam perjuangan keadilan iklim, serta membangun solidaritas tanpa batas untuk menghadapi krisis iklim global. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperjuangkan keadilan iklim dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan hak-hak komunitas marginal.

Beranda Perempuan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN STS Jambi Adakan Webinar Diskusi Series

Beranda Perempuan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN STS Jambi mengadakan Webinar Diskusi Series. Kegiatan ini dilakukan dimulai tanggala 17-28 agustus dengan menghadirkan Narasumber perempuan yang memiliki pengalaman panjang dalam advokasi keadilan iklim. Kegiatan ini diadakan sebagai wadah edukasi publik untuk memahami akar masalah krisis iklim dan dampaknya terhadap perempuan adat dan perempuan di pedesaan. juga untuk meningkatkan minat penelitian bagi akademisi dengan isu krisis iklim dalam konteks perempuan. 

Risma Umar selaku founder Aksi! for gender, social and ecological justice menjadi Narasumber pada sesi pembukaan yang mengupas sejarah Kolonialisme Hijau dan mengkritisi inisiatif iklim yang belum menyentuh pada akar masalah dan Kelompok Perempuan. 

Pada seri diskusi kedua, Dewi Rosana berbagi perspektif dan pengalaman inisiatif iklim yang telah dijalankan komunitas melalui praktik agroechology yang ramah iklim dan pemateri ketiga hadir sebagai narasumber dari Direktur Beranda Perempuan yang mematik diskusi mengenai krisis iklim dan keadilan Gender. 

acara ini kemudian ditutup dengan penyampaian Materi dari Direktur Solidaritas Perempuan Arma Yanti yang sangat kompherensif membahas mengenai proyek-proyek iklim yang justru memperburuk situasi hidup masyarkat adat dan perempuan  
 

Webinar Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim

 

 

Beranda Perempuan bekerjasama dengan Universitas Islam Sultan Syaifudin Jambi (UIN STS) mengadakan serial diskusi bertajuk suara perempuan untuk keadilan Iklim. Pada Seri pertama. Diskusi dibuka dengan Materi mengenai Kolonialisasi Hijau dan dampaknya terhadap perempuan. Hadir sebagai Narasumber yaitu Risma Umar selaku Wakil Direktur Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. 

Risma Umar  menyampaikan bahwa  Krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural yang berakar pada kolonialisme dan patriarki. krisis iklim disebabkan hadirnya industri ekstraktif yang melepas banyak emisi. sehingga seharusnya negara-negara kaya pemilik industri ekstraktif yang harus punya tanggungjawab besar terhadap negara-negara asia yang merasakan dampak paling besar. 

Proyek geothermal, REDD+, food estate, hingga ekstraksi mineral atas nama energi hijau, dinilai telah menggusur ruang hidup masyarakat adat, menghilangkan sumber penghidupan perempuan, dan menciptakan konflik lingkungan yang tidak partisipatif. 

Dalam kegiatan tersebut Bapak Dr. Fridiyanto selaku Ketua LPPM Menyampaikan bahwa mengenai isu perubahan iklim dan kaitannya dengan perempuan masih sangat baru sehingga diskusi ini sebagai ruang belajar bersama. 

Zubaidah dalam pembukaan juga menambahkan bahwa webinar ini akan dilakukan pararel dimulai tanggal 17 juli hingga tanggal 28 Juli 2025  dan akan harapannya bisa mematik ketertarikan akademisi dan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persoalan perempuan dan iklim yang saat ini masih sangat minim 

Women, Floods and Climate Change

Women often face additional challenges in this kind of situation. several women in rural communities have limited access to information regarding weather and early warning systems. this makes it harder for them to prepare themselves and their communities for potential floods.

(International Women's Day ) Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Berikan Layanan Kesehatan Bagi Perempuan adat

 

Perempuan merupakan produsen utama dalam praktik pertanian tradisional. ketrampilan dan praktik lokal mereka sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan bagi rumah tangga dan juga masyarakat. namun, praktik ini belum mendapatkan pengakuan dan dilindungi oleh negara sehingga perempuan mengalami pemiskinan dan rentan dikriminalisasi.

Seperti Hasil tracking media yang dikumpulkan Beranda Perempuan, sepanjang tahun 2023-2024. sekitar 2 orang perempuan di tuntut hukuman penjara karena membuka lahan dengan cara merun secara tradisional.

Perempuan tersebut adalah Sona Binti Kulupmat, masyarakat perempuan Talang Mamak di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu dan Dewita, Perempuan petani kecil di Desa Pemayungan Kabupaten Tebo, Jambi, berniat membersihkan lahan untuk ditanami padi malah masuk jeruji.

Apa yang dialami oleh dua perempuan ini juga dikhawatirkan rentan dialami oleh banyak perempuan yang tinggal dekat dengan kawasan konsesi ditengah semakin  nya isu perubahan iklim dengan meningkatnya proteksi kawasan hutan dengan mengunakan aparat.

Pemerintah menerapkan kebijakan tanpa pembakaran (zero burning policy) tanpa membedakan antara deforestasi skala besar yang banyak terjadi dilahan konsesi dengan pembakaran skala kecil yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat.

Kasus ini mengambarkan realitas hukum yang patriakhis-ketika Informasi aturan terutama terkait agraria dan iklim sering kali tidak disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh perempuan. terutama bagi perempuan petani dan perempuan adat yang mengantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan lahan.  

Hasil Temuan beranda Perempuan di Komunitas Batin sembilan di Dusun Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan, banyak perempuan memilih tidak menanam dan terpaksa harus membeli beras dengan harga dua kali lipat lebih mahal.  perempuan terpaksa bekerja serabutan untuk membeli beras dengan bekerja menjadi buruh dikebun milik perusahaan.

Pemerintah lebih banyak berkomunikasi dengan laki-laki sebagai kepala keluarga  sehingga perempuan sering terpinggirkan dari diskusi mengenai hukum bahkan perempuan samasekali tidak mendapatkan akses mengenai teknologi, modal dan pengetahuan mengenai iklim dan pertanian

Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim, baik adaptasi maupun mitigasi. misalnya, komunitas perempuan Batin sembilan masih mengembangkan varietas bibit padi lokal seperti padi kumpai, pulot dan kuning yang toleran terhadap iklim, mereka saling bertukar benih dengan perempuan pendatang.

Proyek-proyek iklim yang dilakukan justru tidak melibatkan perempuan, bahkan tidak meminta persetujuan perempuan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Hal ini berbuntut pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh perempuan.

Proyek seperti Food Estate justru lebih mengedepankan kepentingan dan penguasan lahan bagi korporasi besar menghilangkan akses dan pengelolaan bagi petani kecil seperti perempuan.

kehilangan atas sumber penghidupan akan berdampak menurunnya daya perempuan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Komunitas perempuan orang rimba dan talang mamak yang menjadi fokus pendampingan Warsi dan Pundi Sumatera. Fasilitas kesehatan bagi perempuan masih sangat buruk dan masih terdapat kasus stunting

Data yang dihimpun Beranda Perempuan, sepanjang tahun 2022-2025 terjadi 4 kasus kematian Bayi meninggal dunia karena ketiadaan layanan rumah sakit dan tenaga bidan yang dapat dijangkau oleh komunitas adat batin sembilan di Dusun Tanjung Lebar, Kabupaten Batanghari Jambi. Kondisi ini juga diperburuk dengan hilangnya pengetahuan dan sumber tanam-tanaman obat yang biasa dikelola oleh perempuan.

Akses atas pendidikan bagi perempuan adat juga masih pada angka rendah, bukan semata karena budaya namun belum banyak upaya yang pemerintah lakukan untuk mengintervensi akar dari permasalahan tersebut. Diskriminasi masih terjadi. Pendidikan tinggi masih menjadi satu hal yang tak terjangkau bagi Perempuan adat, apalagi atas peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.   

Karena itu, kami organisasi masyarakat sipil, komunitas menuntut beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengakui dan melindungi praktik tradisional perempuan dalam pengelolaan pangan yang lebih adaptif dengan memberikan dukungan modal, teknologi dan pengetahuan inovasi
2.  Mencabut kebijakan yang dapat mengkriminalisasi perempuan adat dan perempuan petani yang menjalankan metode bertani secara tradisional dan mengembangkan regulasi yang berpusat pada pengetahuan dan pengalaman perempuan
3.  Memberikan Layanan kesehatan yang mudah di jangkau secara berkala dengan tenaga dokter dan bidan. Serta dukungan atas biaya pendidikan dan peluang kesempatan bekerja bagi Perempuan adat 
4.   Memberikan dukungan atas inisiatif iklim yang dijalankan oleh komunitas perempuan yang lebih adaptif terhadap iklim sebagai solusi nyata dalam mengatasi iklim
5.  Batalkan Proyek Food Estate yang menghilangkan akses bagi perempuan petani kecil

Siaran Pers ini dibuat bersama dengan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. Beranda perempuan
2.  Cappa
3.  Gita Sada
4.  Kohati
5.  Perkumpulan Hijau
6.  Pundi Sumatera
7.  Setara
8.  Warsi
9.  G cita

Perempuan Adat Batin Sembilan Menuntut Akses Layanan Kesehatan Melalui Gerakan Jahit Pembalut Kain

 

Dok. Beranda Perempuan

Beranda Perempuan bersama Biyung Indonesia mengadakan workshop kesehatan reproduksi dan jahit pembalut kain bagi perempuan SAD Batin Sembilan di Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2025.

Kolaborasi Beranda Perempuan dan Biyung Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan pelibatan 50 perempuan penjahit pembalut di Desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari. Gerakan ini telah berhasil membangun organisasi perempuan yang mandiri rutin produksi jahit pembalut kain di Desa Pulau Raman

Tahun ini, Gerakan yang dikenal dengan jargon  “Perempuan Bantu perempuan.” akan memperluas jangkauan di Komunitas perempuan adat SAD Batin sembilan. Desa Tanjung Lebar di pilih sebagai tempat kegiatan karena perempuan SAD Batin sembilan tidak memiliki akses informasi mengenai kesehatan reproduksi termasuk tidak memiliki tenaga bidan dan layanan puskemas di desa mereka.

Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari donatur yaitu Ishk Tolaram, sebuah  organisasi filantropi yang menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang beruntung dan juga donatur individu yang berkontribusi melalui panggilan donasi Period Sister yang diadakan di media sosial Beranda Perempuan dan Biyung dan Jakarta Feminis sejak 3 bulan lalu.

Kegiatan Workshop ini melibatkan sekitar 60 perempuan SAD Batin sembilan dan Perempuan petani.  Mereka dibekali keterampilan menjahit pembalut kain sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi ditempat tinggal mereka.

60 Perempuan SAD Batin sembilan akan  menjahit sekitar 1000 lembar pembalut kain selama 3 minggu.  hasil produksi pembalut ini  akan mereka gunakan untuk mereka sendiri  dan juga akan dibagikan bagi perempuan miskin yang membutuhkan.

Menurut Ani Safitri selaku fasilitator Beranda perempuan  “ gerakan jahit pembalut ini adalah media perempuan untuk bersaura menuntut hak atas kesehatan reproduksi yang selama ini dianggap tidak penting, padahal sejak tahun 2020-2023 setiap tahun 1 orang bayi meninggal dunia disini, ”

selain itu, Workshop jahit pembalut kain ini juga mengajak perempuan SAD Batin sembilan untuk mengembalikan ingatan kolektif mereka pada praktik kearifan nenek moyang mereka dalam menjaga kesehatan menstruasi yang bergantung dari hutan

di masa lalu, perempuan SAD Mengunakan kulit kayu terap diikat dengan kain sebagai pembalut, generasi selanjutnya mengunakan handuk. namun, kebiasaan ini mulai ditinggalkan, sejak penjualan pembalut sekali pakai marak dijual di desa mereka. pembalut plastik sekali pakai yang beredar  di pasar mengandung bahan kimia yang dapat menganggu kesehatan organ reproduksi perempuan.

Gerakan jahit 1000 pembalut kain ini akan bergulir,  menumbuhkan solidaritas berjuang bagi Perempuan SAD Batin sembilan dan perempuan desa untuk bersama-sama menjaga  sungai, air dari pencemaran sampah plastik dari pembalut sekali pakai. sekaligus menjadi gelombang gerakan untuk melindungi kawasan hutan adat mereka dari industri ekstraktif yang telah menghilangkan beragam tanaman obat-obatan yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh perempuan.

Narahubung

08136639910/Zubaidah

Perempuan Untuk Keadilan Iklim

 

Dok Beranda Perempuan

Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah mengeluarkan seruan pada pertemuan COP 29 di Baku Ajerbaizan. Beranda perempuan  menuntut pertanggungjawaban negara-negara kaya yang telah mengakumulasi emisi global sejak dimulainya industrialisasi. Negara Kaya memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi bagi masyarakat paling terdampak, khususnya masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari hutan dan lahan seperti tani, perempuan adat.

Perempuan Tani dan Perempuan adat menghadapi gagal panen, kesulitan akses air bersih akibat perubahan iklim. derajat hidup perempuan adat batin sembilan semakin memburuk karena aksi iklim yang dijalankan pemerintah belum memprioritaskan kerusakan dan kerugian yang dialami mereka yang terdampak.

Hasil temuan, beranda Perempuan memaparkan. Aksi Iklim melalui praktik proteksi  kawasan hutan dan lahan seringkali membatasi perempuan adat dalam membuka lahan dengan cara membakar. padahal praktik ini telah berlangsung turun temurun sebagai anti tesa dari praktik pertanian yang mengunakan racun dan bahan kimia.

akibatnya, banyak perempuan yang tidak bisa lagi menanam padi dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. perempuan kemudian terpaksa bekerja serabutan di luar desa mereka dengan memungut berondol sawit atau bekerja dilahan orang lain sebagai pemanen.

Dok Beranda Perempuan

Hasil temuan Riset beranda Perempuan Memaparkan, Aksi Iklim yang dijalankan belum serius mengatasi masalah akar penyebab terjadinya krisis iklim. pemerintah belum beranjak dari ketergantungan energi kotor batubara.

Untuk memastikan COP29 yang disebut COP yang fokus membahasa pendanaan menyerukan negara-negara maju sebagai berikut :

• Pendanaan Publik Berbasis Hibah dapat adaptasi yang diakses oleh komunitas garis depan yaitu Petani, perempuan adat untuk memungkinkan tindakan nyata di daerah dan komunitas yang rentan terhadap iklim, alih-alih pinjaman dan keuangan swasta yang semakin meningkatkan beban utang yang akan semakin menjauhkan perempuan atas  akses layanan dasar bagi perempuan.

Dana Hibah harus dikucurkan dengan elemen kualitatif seperti akses dan keterjangkauan, dan pengakuan prinsip-prinsip keadilan pajak dan prinsip-prinsip 'pembayaran pencemar'.

• Tujuan keuangan publik yang eksplisit untuk kehilangan dan kerusakan, adaptasi dan mitigasi.

• Transparansi dan akuntabilitas, untuk mengetahui di mana dan bagaimana keuangan dimobilisasi dan didistribusikan, menolak marginalisasi lebih lanjut dari masyarakat yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, dan definisi yang jelas tentang apa kerangka pembiayaan iklim termasuk dan mengecualikan.

• Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Keadilan harus menjadi prinsip inti dalam hasil pendanaan iklim di COP29 yang menjamin bahwa pendekatan berbasis hak akan diadopsi dalam mobilisasi dan distribusi keuangan.