Penanganan Karhutla jangan Mengorbankan hak Masyarakat adat

Beranda Perempuan mendukung penuh upaya pemerintah sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penerbitan maklumat Kapolda tentang larangan membakar lahan. Namun, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkeadilan dengan membongkar pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerusakan skala besar pemicu kebakaran hutan dan lahan  

Jangan sampai penegakan hukum justru lebih cenderung menyasar dan menghukum masyarakat adat seperti yang pernah menimpa  menimpa Sona pada tahun 2024. Sona, seorang perempuan adat Talang Mamak  yang miskin dan  buta hukum di Indragili, Riau harus berhadapan dengan aparat penegak hukum  karena membuka ladang dengan cara bakar secara tradisional untuk menanam padi demi menyambung hidup.

Kasus-kasus seperti yang dialami Sona juga beresiko dihadapi oleh banyak Masyarakat adat yang masih memiliki praktik pertanian tebang bakar secara terkendali.  Namun setelah kebakaran hutan besar yang melanda jambi tahun 2015. Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

Larangan ini bertentangan dengan fakta bahwa praktik pertanian berpindah kuno dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 undang-undang tersebut mengizinkan masyarakat adat untuk melakukan pertanian  dengan pembakaran lahan pada area maksimal 2 hektar per keluarga untuk menanam varietas tanaman lokal dan dengan membangun parit untuk mencegah penyebaran api.

Sejak itu, banyak komunitas adat di Jambi yang mengeluh karena tidak bisa menanam dan kehilangan bibit padi yang mereka lestarikan turun temurun. Seperti halnya praktik tebang bakar yang dilakukan oleh komunitas adat suku batin Sembilan di dusun Tanjung Lebar kabupaten Muaro Jambi yang disebut Nunu. 

Praktik Nunu ini mereka lakukan dengan melakukan ritual adat dengan membaca arah angin yang mereka sebut sebagai kepala angin. Nunu, dilakukan sekitar 15-20 orang secara gotong royong dengan menumpuk ranting dan diberikan sekat bakar. Selama puluhan tahun. Praktik ini dilakukan dengan tanggung jawab dan Telah teruji tidak meluas. 

Ketika El Niño melanda, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat drastis akibat kekeringan ekstrim. Karena itu,  komunitas adat perlu diperkuat dengan bantuan pendanaan aksi iklim dan teknologi sederhana seperti alat pompa air dan sistem pemantauan cuaca modern dan penyediaan akses penampungan air agar tetap mampu mempertahankan ketahanan pangan di tengah krisis. 

Sayangnya, dana iklim berpusat pada proyek mitigasi skala besar dan cenderung terkuras pada urusan administratif, seminar, dan agenda seremonial, sehingga porsi untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat masih  sangat minim. Padahal, masyarakat adat membutuhkan dukungan adaptasi sederhana.  seperti adaptasi praktik bakar yang diadaptasi dengan pengetahuan cuaca modern, penyediaan alat sederhana pompa air agar mampu bertahan dari dampak ekstrem El Niño.

Model penanganan Karhutla di tingkat tapak harus mengintegrasikan suara dan partisipasi bermakna kelompok perempuan dan masyarakat adat. Sudah saatnya pendekatan ini diubah menjadi bottom-up dengan menempatkan komunitas adat sebagai aktor utama, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Tanpa solusi konkrit di tingkat komunitas adat, penegakan hukum hanya menjadi tindakan represif yang menghukum masyarakat demi bertahan hidup. Regulasi ketat sekadar memindahkan masalah di atas kertas, sementara di lapangan, praktek pembakaran tersembunyi dan ancaman karhutla akan terus berulang setiap musim kemarau.

 

Skema Kredit Karbon dan Dampaknya terhadap Komunitas Akar rumput

 

Pada Hari Jumat 3 Juli 2026 Beranda Perempuan berkolaborasi dengan Jaringan Jaga Deca menyelenggarakan kelas Pelatihan " Skema Kredit Karbon dan Dampaknya terhadap Komunitas Akar rumput. Kegiatan yang berlangsung sekitar 2 jam ini menghadirkan narasumber Wanun selaku Direktur Climate Watch Thailand.

Zubaidah sebagai fasilitasi Kegiatan mengatakan " Pelatihan ini penting sekali bagi kita yang bekerja di akar rumput untuk memberikan edukasi bagi perempuan dan komunitas. Kita dilapangan sering mendengar pasar karbon tapi kita tidak memahami skema nya seperti apa dan bagaimana mereka bekerja hingga sampai ke komunitas kita. karena itu, kita ingin memahami lebih dalam bagaimana cara kerja pasar karbon." 

Pada Sesi pembukaan Pelatihan,  Wanun memberi pertanyaan kritis  " Menurut kamu mengapa perusahaan tiba-tiba tertarik dengan hutan kita? Pertanyaan ini sontak memancing diskusi yang beragam dari peserta yang mayoritas adalah anak-anak muda yang bekerja di tingkat tapak. 

Wanun yang juga merupakan Anggota dari APWLD menjelaskan bahwa Kredit karbon adalah sertifikat digital yang mewakili perusahaan atau negara untuk mengemisikan satu karbon dioksida atau gas rumah kaca ke Atmosfer. sistem karbon ini berjalan dengan skema cap and trade (batasi dan perdagangkan). 

Pemerintah menetapkan batas maksimal emisi gas rumah kaca yang diperbolehkan oleh suatu perusahaan sehingga perusahaan yang diberikan jatah emisi berupa sertifikat karbon sesuai batas tersebut 

Misalnya perusahaan A berhasil menekan emisi dibawah batas jatahnya. mereka memiliki kelebihan kredit. perusahaan B menghasilkan emisi melebihi batas jatahnya. mereka mengalami kekurangan kredit sehingga perusahaan B wajib membeli kelebihan kredit karbon milik perusahaan A agar tidak dikenakan denda atau denda. Perusahaan A dan Perusahaan B tidak samasekali menghentikan pelepasan emisi. mereka membeli kredit karbon untuk tetap melakukan bisnis seperti biasa dan terus melepaskan emisi penyebab krisis utama. 

Sebagian besar keuntungan finansial dari penjualan kredit karbon dinikmati oleh broker karbon internasional, pengembang proyek raksasa, dan konsultan penilai. Komunitas lokal di akar rumput yang melakukan kerja nyata di lapangan seringkali hanya menerima porsi yang sangat kecil. 

Lebih Jauh, Kasus di masyarakat di Thailand. Pasar karbon di wilayah hutan hadir dengan lebih banyak pengaturan dan perlindungan. karena pemerintah hanya fokus menyelamatkan karbon daripada menyelamatkan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daha hutan dan lahan. Misalnya larangan membakar secara tradisional sehingga membuat petani tidak bisa makan karena tidak bisa menanam, tanaman dan pohon dicabut diganti dengan varietas tahan api demi menyelamatkan stok karbon. 

Menebar Benih Ketangguhan : Padi Lokal Suku Batin Sembilan Menantang Krisis Iklim

Dusun Pangkalan Ranjau, Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi, merupakan tempat hidup sekelompok masyarakat yang dinilai oleh pemerintah sebagai Suku Anak Dalam. Mereka merupakan keturunan dari suku asli tertua di Jambi, yakni Suku Batin Sembilan. 

Namun bagi komunitas internal, terutama para pemangku adat di Dusun Pangkalan Ranjau, mereka lebih sering menyebut diri mereka sebagai Orang Lalan. Identitas ini merujuk langsung pada kelekatan mereka dengan keberadaan Sungai Lalan dan anak sungai yang mengalir di sepanjang kelompok pemukiman

Sungai tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk batas wilayah adat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan tempat rumah-rumah mereka dibangun di seluruh alirannya.

Seperti masyarakat adat lain di Indonesia, komunitas Batin Sembilan di Dusun Pangkalan Ranjau bergantung pada alam, terutama pada keberadaan hutan. Hingga kini, ketergantungan tersebut masih terus terjadi meskipun keadaan alam banyak mengalami pergeseran. 

Selain itu, Komunitas Adat Batin Sembilan memiliki pengetahuan dalam merawat benih padi lokal, seperti padi Gading dan padi Selampai. Jenis padi yang ditanam didataran tinggi yang menghasilkan tekstur beras yang pulen 

Menurut penuturan Mangku Basri kepada tim Beranda Perempuan. Padi ini pertama kali ditemukan sejak zaman Sriwijaya, dibawa oleh "orang laut" yang merupakan pegawai kolonial Belanda. Hingga kini, bibit padi lokal ini masih dilestarikan secara turun-temurun. Dengan pengelolaan teknik ladang dilanjutkan melalui serangkaian ritual adat. 

Padi ini memiliki masa tanam berkisar antara 5 hingga 7 bulan dan dipanen hanya satu kali dalam setahun. Menurut pengakuan Basri kepada Beranda Perempuan, keluarganya kini merupakan generasi keenam yang menanam padi turunan. 

Dari lahan seluas 1 hektar, ia mampu memanen 20 hingga 30 karung beras berukuran 50 kg. Ketika pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 dan memicu pergerakan harga, wilayah ini justru menjadi penyelamat bagi masyarakat luar desa yang Membeli beras 

Demi melestarikan tradisi ini, Basri tak ragu membagikan bibit padi lokal kepada warga pendatang. Syaratnya hanya satu: setelah panen, mereka wajib mengembalikan benih baru kepadanya untuk menjaga siklus pelestarian.

Padi Gading atau Padi Selampai ditanam dengan teknik dipindahkan yang merupakan antitesis pertanian modern yang bergantung pada bahan kimia dan biaya produksi yang tinggi. Metode ladang yang dipindahkan adalah cara alami untuk menghalau hama. Dengan berpindahnya lahan, tidak perlu kesulitan menghadapi serbuan rumput pembohong. 

Selain itu, padi lokal ini ditanam dengan pembukaan lahan dengan cara membakar melalui ritual adat yang disebut dengan nunu karena padi ini tumbuh melalui media abu hasil pembakaran yang terkendali. 

hal ini diperkuat dengan penuturan Mangku Basri " Padi turunan ini tahan hama semut dan musim kering tapi syaratnya padi hanya bisa tumbuh di tanah bekas bakar" 

Seperti banyak penelitian di komunitas adat di Indonesia. Pelarangan pertanian membakar secara tradisional untuk mencapai tujuan iklim menyebabkan dampak negatif yang parah terhadap mata pencaharian 

Tanpa dukungan keuangan dan alat transisi yang mampu, kebijakan tanpa membakar krisis pangan yang tersembuyi dan hilangnya varietas tanaman padi lokal

Struggling For Climate Justice : Sharing Stories From Women of the Asia-Pacific

 

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia menggelar webinar internasional dengan tema: Struggling for Climate Justice: Sharing Stories from women from the Asia-Pacific. Fokus diskusi adalah pengalaman perempuan dan komunitas marginal dalam menghadapi krisis iklim.

Acara ini dihadiri oleh pembicara internasional dari Thailand dan Bangladesh, serta pembicara nasional dari UIN Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia, Selasa (26/8). Webinar ini dibuka oleh Rektor UIN Jambi, Prof. Dr. Kaspul Anwar, M.Pd., yang mengapresiasi inisiasi Pusat Gender, Anak, dan Disabilitas (PGAD) UIN Jambi dan Beranda Perempuan Indonesia dalam mengangkat isu-isu aktual terkait keadilan iklim. Beliau menekankan bahwa krisis iklim adalah nyata dan berdampak besar pada perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak, serta menuntut kepedulian bersama untuk mengatasinya.

Dalam sambutannya,

Nisaul Fadillah, Koordinator PGAD UIN Jambi, menekankan pentingnya menggunakan istilah “krisis iklim” dan “ketidakadilan iklim” untuk menggambarkan ketimpangan dan dampak nyata yang dialami oleh komunitas kelompok marginal terutama Global North. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan iklim. Isu ini harus difahami dan didengungkan bersama oleh semua elemen masyarakat, termasuk para akademisi.

Pembicara internasional, Suphattra Singhaphan dari Thailand dan Fariha Jesmin dari Bangladesh, berbagi pengalaman dan strategi komunitas mereka dalam menghadapi krisis iklim serta dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi mereka. Sementara itu, Dr. Zarfina Yenti dari UIN Jambi dan Zubaidah dari Beranda Perempuan Indonesia masing-masing membahas pengalaman Kelompok Perempuan Rimba di Bukit 12, dan Batin 9 Jambi terutama di Provinsi Jambi- Indonesia yang terdampak krisis iklim.

Webinar ini juga menekankan pentingnya memusatkan suara perempuan dan komunitas marginal dalam perjuangan keadilan iklim, serta membangun solidaritas tanpa batas untuk menghadapi krisis iklim global. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperjuangkan keadilan iklim dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan hak-hak komunitas marginal.

Webinar Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim

 

 

Beranda Perempuan bekerjasama dengan Universitas Islam Sultan Syaifudin Jambi (UIN STS) mengadakan serial diskusi bertajuk suara perempuan untuk keadilan Iklim. Pada Seri pertama. Diskusi dibuka dengan Materi mengenai Kolonialisasi Hijau dan dampaknya terhadap perempuan. Hadir sebagai Narasumber yaitu Risma Umar selaku Wakil Direktur Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. 

Risma Umar  menyampaikan bahwa  Krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural yang berakar pada kolonialisme dan patriarki. krisis iklim disebabkan hadirnya industri ekstraktif yang melepas banyak emisi. sehingga seharusnya negara-negara kaya pemilik industri ekstraktif yang harus punya tanggungjawab besar terhadap negara-negara asia yang merasakan dampak paling besar. 

Proyek geothermal, REDD+, food estate, hingga ekstraksi mineral atas nama energi hijau, dinilai telah menggusur ruang hidup masyarakat adat, menghilangkan sumber penghidupan perempuan, dan menciptakan konflik lingkungan yang tidak partisipatif. 

Dalam kegiatan tersebut Bapak Dr. Fridiyanto selaku Ketua LPPM Menyampaikan bahwa mengenai isu perubahan iklim dan kaitannya dengan perempuan masih sangat baru sehingga diskusi ini sebagai ruang belajar bersama. 

Zubaidah dalam pembukaan juga menambahkan bahwa webinar ini akan dilakukan pararel dimulai tanggal 17 juli hingga tanggal 28 Juli 2025  dan akan harapannya bisa mematik ketertarikan akademisi dan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai persoalan perempuan dan iklim yang saat ini masih sangat minim 

Women, Floods and Climate Change

Women often face additional challenges in this kind of situation. several women in rural communities have limited access to information regarding weather and early warning systems. this makes it harder for them to prepare themselves and their communities for potential floods.

Perempuan Adat Batin Sembilan Menuntut Akses Layanan Kesehatan Melalui Gerakan Jahit Pembalut Kain

 

Dok. Beranda Perempuan

Beranda Perempuan bersama Biyung Indonesia mengadakan workshop kesehatan reproduksi dan jahit pembalut kain bagi perempuan SAD Batin Sembilan di Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2025.

Kolaborasi Beranda Perempuan dan Biyung Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan pelibatan 50 perempuan penjahit pembalut di Desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari. Gerakan ini telah berhasil membangun organisasi perempuan yang mandiri rutin produksi jahit pembalut kain di Desa Pulau Raman

Tahun ini, Gerakan yang dikenal dengan jargon  “Perempuan Bantu perempuan.” akan memperluas jangkauan di Komunitas perempuan adat SAD Batin sembilan. Desa Tanjung Lebar di pilih sebagai tempat kegiatan karena perempuan SAD Batin sembilan tidak memiliki akses informasi mengenai kesehatan reproduksi termasuk tidak memiliki tenaga bidan dan layanan puskemas di desa mereka.

Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari donatur yaitu Ishk Tolaram, sebuah  organisasi filantropi yang menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang beruntung dan juga donatur individu yang berkontribusi melalui panggilan donasi Period Sister yang diadakan di media sosial Beranda Perempuan dan Biyung dan Jakarta Feminis sejak 3 bulan lalu.

Kegiatan Workshop ini melibatkan sekitar 60 perempuan SAD Batin sembilan dan Perempuan petani.  Mereka dibekali keterampilan menjahit pembalut kain sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi ditempat tinggal mereka.

60 Perempuan SAD Batin sembilan akan  menjahit sekitar 1000 lembar pembalut kain selama 3 minggu.  hasil produksi pembalut ini  akan mereka gunakan untuk mereka sendiri  dan juga akan dibagikan bagi perempuan miskin yang membutuhkan.

Menurut Ani Safitri selaku fasilitator Beranda perempuan  “ gerakan jahit pembalut ini adalah media perempuan untuk bersaura menuntut hak atas kesehatan reproduksi yang selama ini dianggap tidak penting, padahal sejak tahun 2020-2023 setiap tahun 1 orang bayi meninggal dunia disini, ”

selain itu, Workshop jahit pembalut kain ini juga mengajak perempuan SAD Batin sembilan untuk mengembalikan ingatan kolektif mereka pada praktik kearifan nenek moyang mereka dalam menjaga kesehatan menstruasi yang bergantung dari hutan

di masa lalu, perempuan SAD Mengunakan kulit kayu terap diikat dengan kain sebagai pembalut, generasi selanjutnya mengunakan handuk. namun, kebiasaan ini mulai ditinggalkan, sejak penjualan pembalut sekali pakai marak dijual di desa mereka. pembalut plastik sekali pakai yang beredar  di pasar mengandung bahan kimia yang dapat menganggu kesehatan organ reproduksi perempuan.

Gerakan jahit 1000 pembalut kain ini akan bergulir,  menumbuhkan solidaritas berjuang bagi Perempuan SAD Batin sembilan dan perempuan desa untuk bersama-sama menjaga  sungai, air dari pencemaran sampah plastik dari pembalut sekali pakai. sekaligus menjadi gelombang gerakan untuk melindungi kawasan hutan adat mereka dari industri ekstraktif yang telah menghilangkan beragam tanaman obat-obatan yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh perempuan.

Narahubung

08136639910/Zubaidah

Perempuan dari Suku Batin 9 Pangkalan Ranjau

 

Mek Impun, Perempuan dari suku batin 9 Pangkalan Ranjau. Ia memiliki keahlian mencari ikan dengan mengunakan teknik Nube atau meracuni ikan dengan mengunakan akar jenuh. Proses yang dilakukan dengan mengeluarkan getah dari akar jenuh dan dialirkan ke air sehingga membuat mata ikan menjadi pedih. Setelah itu, beberapa menit kemudian ikan akan terapung ke atas permukaan sungai. Mencari Ikan Jamak dilakukan bagi perempuan SAD batin 9 namun, pengetahuan dan praktik ini nyaris hilang seiring dengan semakin berkurangnya akar jenuh karena alih fungsi hutan menjadi tanaman monokultur

Forum Edukasi Kehidupan Remitansi Pekerja Migran

Rabu, 2 Agustus 2023, Beranda Perempuan bersama Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Universitas Alberta mengadakan Forum Edukasi dengan Tema “Lives of Migrant Remittances (LOMR): An Asian Comparative Study” 

Forum edukasi ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian “Kehidupan Remitansi Migran” yang dilakukan oleh Profesor Denise L. Spitzer bersama akademisi dan organisasi-organisasi migran akar rumput. 

Pada Forum Edukasi tersebut terdapat tiga pembicara, pembicara pertama Hanindha Kristy merupakan Koordinator Program Beranda Migran dari Beranda Perempuan memaparkan tentang “Sekilas Pekerja Migran Indonesia”. Hanindha menjelaskan persebaran Pekerja Migran Indonesia (PMI), beberapa mitos terkait PMI, kondisi PMI, dampak dari adanya migrasi dan sistem migrasi. Pembicara yang kedua yaitu Prof. L Spitzer, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Alberta sekaligus pemimpin atau peneliti utama LOMR, memaparkan bahwa penelitian LOMR berlangsung selama kurang lebih lima tahun dengan 1,020 responden pekerja migran Indonesia dan Filipina, menemukan bahwa 88,7% pekerja migran mengirim remitansi setiap bulan dan remitansi berasal dari  50% gaji pekerja migran. Selanjutnya, pemanfaatan 80% dari remitansi digunakan untuk kebutuhan makan, 70% digunakan untuk biaya pendidikan dan hanya 1% yang menyatakan bisnis sebagai prioritas utama. Pembicara ketiga yaitu Bapak Dodi Wibowo, Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa keamanan manusia sebagai pekerja migran merupakan bagian dari keamanan ekonomi, sehingga tujuan manusia bermigrasi untuk terpenuhinya keamanan ekonomi atas dirinya dan keluarganya tetapi kenyataan yang terjadi keamanan ekonomi pekerja migran masih terancam, dengan perhitungan gaji yang sebenarnya tidak cukup untuk biaya hidup pekerja migran itu sendiri dan keluarganya. 

Selain itu, juga terdapat dua penanggap dari diskusi ini. Penanggap yang pertama yaitu Erwiana, purna migran yang sekarang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia Hong Kong dan Macau menceritakan pengalamannya sebagai pekerja migran Indonesia yang disiksa oleh majikannya dan bertahan demi dapat membantu keluarganya dengan mengirimkan remitansi. Sebelumnya Erwiana juga sebagai pengelola hasil remitansi karena Ibunya juga seorang mantan pekerja migran Indonesia. Penanggap yang kedua yaitu Fikri Rasendriya, mahasiswa aktif, merespon temuan bahwa 70% remitansi pekerja migran digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Dia membenarkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal dan ini pasti akan terus membebani pekerja migran yang rela bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun demi menyekolahkan anaknya.

Peserta yang hadir pada forum edukasi ini kurang lebih berjumlah 33 peserta yang terdiri dari Akademisi, Advokat, Praktisi, Mahasiswa, Purna Migran dan perwakilan dari BP3MI DIY. Beberapa dari mahasiswa menyatakan tanggapan terkait sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang menyebabkan masyarakat Indonesia harus bermigrasi keluar negeri, BP3MI DIY juga menanggapi bahwa menurutnya kiriman remitansi pekerja migran menjadi pemasukan negara terbesar nomor dua setelah migas, BP3MI juga berkomitmen untuk membersamai pekerja migran. 

Harapannya dengan adanya forum edukasi ini, Pemerintah, Akademisi, Advokat, Praktisi, Mahasiswa, Purna Migran dan masyarakat lainnya dapat bersinergi untuk mendukung pekerja migran Indonesia. 

Forum “Speak Up dan Dialog Perempuan Pekerja Migran dan Purna Pekerja Migran Berdaya" dalam Rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional

Yogyakarta, 18 Maret 2023 - Beranda Migran bekerja sama dengan Talithakum Yogyakarta, Mitra Wacana dan Kulon Progone Hong Kong mengadakan Forum Speak Up dan Dialog dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2023 dengan tema ‘Perempuan Pekerja Migran dan Purna Pekerja Migran Berdaya’.

Forum Speak Up dan Dialog ini merupakan wadah untuk pekerja migran dan purna migran dalam menyuarakan tantangan-tantangan yang dialami selama bekerja di negara penempatan dan saat kembali ke tanah air. Forum ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh JBMI Hongkong & Macau, IFN Singapore, Gannas Community Taiwan, FPR Yogyakarta, Dinas Sosial DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, serta Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DIY.

Dalam Forum speak up, Pekerja Migran dan Purna Migran menyampaikan aspirasinya. JBMI Hongkong dan Macau diwakili oleh Sringatin, memberikan kritikan keras terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia yang mengatur terkait zero cost. Pada kenyataannya, PMI masih dibebani biaya penempatan yang berlebih menyebabkan PMI masuk ke jeratan hutang. Di sisi lain, sistem pengaduan sangat minim dan kurang tepat. Membutuhkan waktu yang panjang untuk melaporkan perkara ketidakadilan ke KJRI.

Kartika Puspita Sari, seorang pekerja sektor domestik migran juga menyampaikan testimoninya. Dia mengalami eksploitasi, penganiayaan, kekerasan, dan penyekapan dari majikan ketika bekerja di Hongkong selama lebih dari 2 tahun dari Juli 2010 sampai Oktober 2012. Kartika juga mengalami waktu kerja panjang, tidak digaji, tidak dapat hari libur, tidak dapat jaminan sosial, serta buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal. Kartika meminta kepada Pemerintah agar memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran dimanapun ditempatkan. 

Kulon Progone Hongkong (KPHK) merupakan paguyuban purna migran Hongkong yang diwakili oleh Iswanti dan Anggit, meminta kepada Pemerintah agar diberikan pelatihan keterampilan tanpa batasan waktu dan usia untuk mendirikan usaha sendiri, suatu usaha bersama dan bantuan dalam pemasaran produk dari usaha bersama tersebut. Iswanti (ketua KPHK) menegaskan bahwa tidak semua pekerja migran yang pulang ke Indonesia memiliki usaha mandiri dan mempunyai uang yang cukup, bahkan ada pekerja migran yang sudah puluhan tahun bekerja, namun tidak membawa hasil apapun ketika pulang. Uang hasil pekerja migran biasanya sudah habis untuk biaya renovasi rumah dan biaya sekolah anak dalam jangka 2-3 tahun pasca kepulangan mereka.

Aspirasi yang disampaikan oleh pekerja migran dan purna migran ditanggapi oleh lembaga pemerhati migran yaitu Beranda Migran dan Talithakum, serta instansi Pemerintah yaitu Dinsos DIY, BP3MI DIY, dan DP3AP2. 

Erwiana mewakili Beranda Migran menjelaskan bahwa Beranda Migran fokus terhadap isu-isu perempuan migran mengkritisi tindakan kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi, dan sejumlah ketidakadilan lainnya, serta menilai bahwa sistem migrasi saat ini masih mahal dan tidak menjamin adanya kesejahteraan dan keamanan kerja. Kondisi kerja dan upah yang diterima oleh pekerja migran juga tidak manusiawi. Skema migrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menyerahkan tanggung jawab penempatan dan perlindungan PMI kepada pihak swasta menjebak para PMI ke dalam jurang eksploitasi. Mulai dari calon PMI yang mengalami penahanan dokumen oleh PT, agensi, atau majikan sampai mereka selesai membayar biaya penempatan yang sangat mahal. Sistem yang menindas dan mengeksploitasi tersebut harus dilawan dengan solidaritas untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan bagi para pekerja migran.

Jaringan Talithakum diwakili Sr. Anastasia menegaskan diskriminasi terhadap perempuan merupakan dampak negatif dari budaya patriarki. Kondisi ekonomi yang sulit mengakibatkan kebanyakan perempuan memilih untuk menjadi pekerja migran. Perempuan pekerja migran rentan menjadi korban eksploitasi, sindikat narkoba, dan perdagangan manusia. Talithakum sebagai jaringan pemerhati migran berharap agar pemerintah mengusahakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan purna migran.

BP3MI DIY diwakili oleh Ulfa menilai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang PMI telah menjamin perlindungan pekerja migran mulai sebelum keberangkatan, penempatan hingga kepulangan ke Indonesia. Jaminan perlindungan dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum. Ulfa menyampaikan bahwa BP2MI sedang mengusahakan pengimplementasian dari kebijakan zero cost. Demi perlindungan PMI, BP3MI mewajibkan pekerja migran berangkat melalui agensi. Agensi adalah institusi yang dipercayakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran. Saat ini, Penempatan pekerja migran sedang diusahakan untuk berbasis satu data kependudukan melalui NIK demi mencegah praktik manipulasi. Verifikasi dan system filter dari basis data tersebut akan membantu penempatan pekerja migran sesuai prosedur. Ulfa menerangkan bahwa BP2MI hanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kasus, sementara pencabutan izin dan pemberian sanksi adalah kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. BP2MI telah melakukan orientasi pra-pemberangkatan yang berisi perjanjian kerja, edukasi keuangan, pembentukan mental, prosedur pengaduan dan edukasi terkait budaya negara penempatan. BP3MI DIY juga membuka akses bagi NGO luar negeri untuk melakukan penelitian mengenai pekerja migran sebagai bentuk perhatian BP3MI kepada para pemerhati migran akar rumput. Menanggapi aspirasi purna migran paguyuban KPHK, Ulfa  menyampaikan bahwa BP3MI menerima setiap masukan ada, namun perlu diketahui bahwa BP3MI memiliki keterbatasan anggaran dan setiap kebijakan didasarkan pada data agar memperoleh hasil yang efektif, efisien dan terukur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DIY (DP3AP2) membuka peluang bagi para pekerja migran untuk ikut serta dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bekerja sama dengan psikolog klinis Indonesia dan para konselor. Hera sebagai Kepala Bidang Penyejahteraan Keluarga mengingatkan bahwa kerjasama akan menjadi lebih efektif bila diikuti sinergi. Hera menyarankan pekerja migran agar membekali diri secara cukup terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia, karena bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia sangat terbatas. 

Dinas Sosial DIY diwakili Widha Dessy menerangkan bahwa Dinas Sosial menangani masalah pekerja migran pada tahap pasca migrasi. Dinas sosial bekerjasama dengan Kementerian Sosial membuka pusat konseling. Dinas sosial sering menangani kasus yang sudah lama terjadi namun baru dilaporkan. Pada tahun 2023 dinas sosial melakukan pendampingan pekerja migran berbasis kunjungan bagi mereka yang membutuhkan konseling sosial. Dinas Sosial juga memiliki website bagi masyarakat yang ingin memeriksa data pendistribusian bantuan sosial (www.checkbansos.kemensos.go.id) dan call center yang bisa dihubungi oleh para pekerja migran. (admin dinas sosial : 089522884000)

Beranda Migran bergabung bersama perempuan pekerja migran, purna migran, dan pemerhati migran memperjuangkan kondisi kerja layak, upah layak, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja migran. Hari Perempuan Internasional adalah waktu yang tepat untuk menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI.

Beranda Migran berharap forum speak up dan dialog ini menjadi langkah awal bagi pekerja migran, purna pekerja migran, pemerhati pekerja migran, dan instansi pemerintah bersama-sama membangun sebuah support system yang solid untuk pekerja migran dan purna pekerja migran.

Panggung Amal dan Diskusi Perempuan

 

Beranda Perempuan menggelar Panggung amal dan diskusi perempuan Jambi, membuka ruang diskusi para politisi perempuan agar suara-suara perempuan dapat diakomodir secara komprehensif dalam perhelatan politik yang akan berlangsung.     

Terlepas dari kontestasi partai, upaya pemberdayaan dan pendampingan perempuan korban kekerasan harus menjadi prioritas banyak partai. sudah seharusnya partai menjadi wadah untuk menjawab permasalahan kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak. 

Dibutuhkan banyak politisi perempuan yang sadar bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melindungi yang lemah. Kesanggupan untuk pembeli kepentingan pribadi, guna merasakan empati terhadap korban. jika tidak, perempuan yang dieksploitasi dan diperkosa menjadi tontotan paling barbar yang tidak pernah hilang di muka bumi ini. Ruang Diskusi itu akan diselenggarakan pada:

📥Hari/Tanggal: 19 Agustus 2023

⌚Waktu: 14:00

🏠Tempat: Beli Kopi, Taman Anggrek 

Bersama :

👩Maria Magdalena (DPRD Kota Jambi Fraksi PDI-P)

👩Shinta Maharani (Ketua DPD BM PAN Tanjabtim )

👩Fenti Resmiaty (Bid. Perempuan Fraksi PKS)

Ruang diskusi ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dengan difasilitasi oleh praktisi, politisi, aktivis, dan orang-orang yang memiliki perjalanan panjang dalam bidangnya.

Kegiatan Ini merupakan upaya untuk mendukung korban redaman Beranda Perempuan melalui suara politik perempuan di Jambi.

Forum Edukasi “Neoliberalisme dan Migrasi”

 

Beranda Migran bersama dengan International Migrant Alliance (IMA) telah melaksanakan sebuah forum edukasi dengan tema  'Neoliberalisme dan Migrasi', dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait gambaran migrasi dalam konteks neoliberalisme dan skema migrasi internasional dari pola migrasi untuk menetap (migrasi permanen) menjadi migrasi untuk sementara (migrasi sementara). Pendidikan ini penting bagi penggerak dan advokat migran dalam rangka memandu kerja pengorganisasian dan advokasi.

Dalam forum ini, Sarah Maramag, perwakilan IMA memaparkan tentang kebijakan migrasi skema global, migrasi di bawah sistem neoliberalisme saat ini, serta memposisikan Indonesia sebagai penyuplai tenaga kerja di konteks geo-politik, yang terus menerus mengirim jutaan pekerja migran ke negara-negara di kawasan Asia, Amerika, Eropa dan Afrika selama bertahun-tahun.

Bank Indonesia mencatat jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2021 meningkat mencapai 3,25 juta, yang menempatkan Indonesia menjadi negara pengirim pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Di tingkat global, Indonesia menjadi salah satu negara 'Juara' (champion country) dalam pelaksanaan Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (KGM) atauGlobal Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler (GCM).

Acara yang berlangsung di kantor Beranda Migran, Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2023 tersebut berlangsung selama lebih dari 6 jam secara intens. Setelah pembicara selesai presentasi, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang membahas tentang alasan mengapa menjadi pekerja migran dan persoalan terkait kerentanan yang dialami oleh pekerja migran yang kemudian dipresentasikan kepada seluruh peserta forum dan ditanggapi oleh peserta lainnya dengan beragam perspektif. 

IMA 5th Global Assembly

 

Beranda Perempuan hadir dalam Pertemuan Global yang diselenggarakan oleh International Migrant Alliance (IMA) tanggal 30 November - 3 Desember 2022 di Bangkok, Thailand. Pertemuan Global ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi gerakan migran karena diadakan pada saat yang kritis yaitu masa pandemi covid-19 dengan tema “Perkuat barisan kita, perluas gerakan kita! Bersatulah dengan para pekerja, rakyat yang tertindas dan tereksploitasi untuk menghadapi krisis dan melawan imperialisme! Bangun sistem baru tanpa migrasi paksa dan komodifikasi para migran!”. Tema ini sesuai dengan kampanye yang dilakukan oleh IMA terkait isu-isu yang muncul atau meningkat selama pandemi (seperti kesehatan, bantuan, pekerjaan, dan keadilan) dan masih berlanjut di banyak negara.

Pertemuan Global dimulai dengan sambutan dari Antonio Arizaga, Wakil Presiden IMA Global dan Misun Woo, Koordinator Asia Pasific Forum on Women, Law and Development (APWLD). Antonio menekankan terkait dampak dari berbagai krisis imperialisme terhadap pekerja migran. Sementara, Misun menyampaikan harapan dalam gerakan buruh migran yang menjadi bahan perjuangan bersama. 

Rangkaian kegiatan IMA 5th Global Assembly membahas tentang kondisi perempuan migran serta strategi dan tantangan dalam pengorganisasian di antara para perempuan migran. Beberapa pembahasan diskusi lainnya adalah bagaimana sebagian besar migrasi perempuan dilakukan secara paksa dan terpaksa, terutama didorong oleh sistem patriarki dan neoliberal yang mengeksploitasi perempuan untuk memaksimalkan keuntungan dan kekuasaan; kemudian, peningkatan jumlah perempuan migran menunjukkan bahwa yang dialami oleh perempuan bukanlah pemberdayaan melainkan eksploitasi, sehingga dalam diskusi ini mengajak para perempuan untuk bersatu dan membela hak-hak mereka sebagai bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, pemaparan tentang sejarah dan orientasi terhadap IMA serta presentasi dari berbagai wilayah mengenai hasil pertemuan regional yang telah dilakukan sebelumnya.

Beranda Perempuan mendukung upaya gerakan migran, masyarakat sipil, individu maupun semua organisasi untuk mengakhiri fenomena migrasi paksa yang menjebak perempuan migran dieksploitasi dan rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kini, Beranda Perempuan telah resmi menjadi anggota IMA.

Nonton Film "Erwiana: Justice for All" dan Diskusi Tentang Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia

Beranda Migran bersama dengan Magister Perdamaian dan Penyelesaian Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK UGM) telah melaksanakan diskusi dan nonton bareng dengan judul Nonton Film “Erwiana: Justice for All” & Diskusi Bersama tentang Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan ini merupakan awal kerjasama yang dilakukan oleh Beranda Perempuan dan MPRK UGM untuk memperluas pemahaman publik terhadap isu-isu terkait Pekerja Migran Indonesia dan sebagai inisiasi untuk penelitian, studi, dan tinjauan-tinjauan cendekiawan bersama.

Dalam diskusi ini, Hanindha Kristy, Koordinator Beranda Migran memaparkan tentang Siapa itu Migran dan Pekerja Migran Indonesia serta perkembangan situasi pekerja migran saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Dody Wibowo, MA, Ph.D., dosen MPRK UGM yang menjelaskan tentang Keamanan Manusia sebagai panduan memahami film yang ditonton. 

Acara yang berlangsung pada salah satu ruang sidang lantai 5 Sekolah Pascasarjana UGM pada tanggal 5 Oktober 2022 tersebut berlangsung selama lebih dari 3 jam, dengan acara utama yakni menonton bersama film “Erwiana: Justice for All” yang disutradarai oleh Gabriel Mckail dan berdurasi lebih dari 1 (satu) jam. Film ini cukup menggambarkan tentang kondisi Erwiana yang dieksploitasi dan mengalami penganiayaan oleh majikannya. Selain itu, film ini juga dapat memberikan pemahaman kepada penonton tentang kondisi pekerja migran yang sangat rentan di Hong Kong. 

Erwiana Sulistyaningsih, mantan pekerja migran, korban dan survivor dari eksploitasi, hadir dan memberikan testimoni yang memperjelas bahwa apa yang terjadi pada dirinya dapat juga terjadi pada pekerja migran yang lainnya. Diskusi berjalan secara intens. Berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta dengan beragam perspektif. 

Momen ini memberikan kekuatan dan juga semangat kepada Beranda Perempuan dan MPRK UGM untuk dapat terus memberikan kontribusi terkait dengan keamanan manusia bagi para Pekerja Migran Indonesia. Acara ini pula diharapkan dapat memberikan gambaran lebih kepada para peserta terkait dengan Pekerja Migran dan isu apa saja yang mungkin dan pernah dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. 

Layanan Psikososial Berbasis Komunitas

Sebagai organisasi  layanan berbasis komunitas, Beranda Perempuan memberikan layanan psikososial untuk anak-anak korban kekerasan. kegiatan ini dikemas dengan rangkaian rekreasi dan diskusi bersama psikolog anak. Agenda ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan anak-anak dan ruang aman bagi mereka untuk bercerita melalui dukungan teman sebaya.

Beranda Perempuan Ikuti Pelatihan Gender dan Politics APWLD

Zubaidah Selaku pimpinan Beranda Perempuan mengikuti pelatihan Gender dan Politic  yang  diikuti Pemimpin  perempuan dari India, Thailand, Rusia, Papua dan  Malaysia. Acara ini  difasilitasi Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD).

Selama 6 Hari, Para peserta difasilitasi oleh para narasumber feminist yang memiliki perspektif  yang kuat dan berpengalaman. panitia memberi ruang cukup besar bagi peserta untuk sharing  perspektif  menggunakan aplikasi Miro board dan pada sesi diskusi kelompok.

Secara bergantian para narasumber menyuguhkan materi  Feminist Leadership in Politic,  Tranformatif Leadership, Understanding Privilege and Intersectionality, Communications  advocacy and campaign Tools.  pelatihan ini sangat partisipatif dan bermakna.

Kegiatan ini memperkuat analisis interseksionalitas dan persaudaraan kami sesama peserta  sebagai perempuan yang memiliki masalah dan arah perjuangan yg sama melawan globalisasi,  fundalisme dan Militerisme. dengan Tool yang menarik dan ruang sharing yang besar. Pelatihan  ini mampu menumbuhkan kegembiraan bagi peserta yang merupakan pimpinan feminis di  negara nya masing-masing.

Panen Kacang dan Jagung Upaya Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan

 

Beranda perempuan bersama ibu-ibu petani desa Pulau Raman memanen kacang dan jagung hasil pertanian yang dikerjakan secara swadaya pada 2 Oktober lalu. Dua varietas tanaman ini mendapat hasil yang cukup memuaskan. Sejak awal ibu-ibu petani sudah dibekali dengan konsep penanaman tanpa menggunakan pestisida dan zat kimia dalam bentuk apapun. Sebaliknya, panganan ini sejak awal diproses secara organik dengan pupuk kompos yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan sampah rumah tangga.

Meski harus dihadapkan dengan kondisi banjir akibat curah hujan dan luapan sungai Batang Hari yang membuat kami was-was, namun, hasilnya tidak mengecewakan. Para petani bersuka cita memanen kacang dan jagung. Terlihat senyum sumringah dan gelak tawa saat bersama-sama memanen. Hasil pertanian ini selain dibagikan kepada anggota kelompok, juga dijual pada masyarakat luas guna membantu ekonomi kelompok petani perempuan desa Pulau Raman, mendapat manfaat secara ekonomi serta manfaat untuk tubuh lebih sehat.

Dalam prosesnya, mereka mengenal prinsip kerja kolektif dan pembagian kerja, prinsip gotong-royong dan mekanisme organisasi untuk memajukan kelompoknya dan masyarakat desa Pulau Raman umunya. Selain itu, mereka juga selalu dibekali dengan pendidikan keorganisasian sebagai ruang aman untuk meningkatkan kapasitas dan alat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di desa.