(International Women's Day ) Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Berikan Layanan Kesehatan Bagi Perempuan adat

 

Perempuan merupakan produsen utama dalam praktik pertanian tradisional. ketrampilan dan praktik lokal mereka sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan bagi rumah tangga dan juga masyarakat. namun, praktik ini belum mendapatkan pengakuan dan dilindungi oleh negara sehingga perempuan mengalami pemiskinan dan rentan dikriminalisasi.

Seperti Hasil tracking media yang dikumpulkan Beranda Perempuan, sepanjang tahun 2023-2024. sekitar 2 orang perempuan di tuntut hukuman penjara karena membuka lahan dengan cara merun secara tradisional.

Perempuan tersebut adalah Sona Binti Kulupmat, masyarakat perempuan Talang Mamak di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu dan Dewita, Perempuan petani kecil di Desa Pemayungan Kabupaten Tebo, Jambi, berniat membersihkan lahan untuk ditanami padi malah masuk jeruji.

Apa yang dialami oleh dua perempuan ini juga dikhawatirkan rentan dialami oleh banyak perempuan yang tinggal dekat dengan kawasan konsesi ditengah semakin  nya isu perubahan iklim dengan meningkatnya proteksi kawasan hutan dengan mengunakan aparat.

Pemerintah menerapkan kebijakan tanpa pembakaran (zero burning policy) tanpa membedakan antara deforestasi skala besar yang banyak terjadi dilahan konsesi dengan pembakaran skala kecil yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat.

Kasus ini mengambarkan realitas hukum yang patriakhis-ketika Informasi aturan terutama terkait agraria dan iklim sering kali tidak disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh perempuan. terutama bagi perempuan petani dan perempuan adat yang mengantungkan hidupnya dari sumber daya hutan dan lahan.  

Hasil Temuan beranda Perempuan di Komunitas Batin sembilan di Dusun Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan, banyak perempuan memilih tidak menanam dan terpaksa harus membeli beras dengan harga dua kali lipat lebih mahal.  perempuan terpaksa bekerja serabutan untuk membeli beras dengan bekerja menjadi buruh dikebun milik perusahaan.

Pemerintah lebih banyak berkomunikasi dengan laki-laki sebagai kepala keluarga  sehingga perempuan sering terpinggirkan dari diskusi mengenai hukum bahkan perempuan samasekali tidak mendapatkan akses mengenai teknologi, modal dan pengetahuan mengenai iklim dan pertanian

Padahal perempuan memiliki inisiatif dan pengetahuan lokal dalam merespon situasi krisis iklim, baik adaptasi maupun mitigasi. misalnya, komunitas perempuan Batin sembilan masih mengembangkan varietas bibit padi lokal seperti padi kumpai, pulot dan kuning yang toleran terhadap iklim, mereka saling bertukar benih dengan perempuan pendatang.

Proyek-proyek iklim yang dilakukan justru tidak melibatkan perempuan, bahkan tidak meminta persetujuan perempuan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Hal ini berbuntut pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh perempuan.

Proyek seperti Food Estate justru lebih mengedepankan kepentingan dan penguasan lahan bagi korporasi besar menghilangkan akses dan pengelolaan bagi petani kecil seperti perempuan.

kehilangan atas sumber penghidupan akan berdampak menurunnya daya perempuan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Komunitas perempuan orang rimba dan talang mamak yang menjadi fokus pendampingan Warsi dan Pundi Sumatera. Fasilitas kesehatan bagi perempuan masih sangat buruk dan masih terdapat kasus stunting

Data yang dihimpun Beranda Perempuan, sepanjang tahun 2022-2025 terjadi 4 kasus kematian Bayi meninggal dunia karena ketiadaan layanan rumah sakit dan tenaga bidan yang dapat dijangkau oleh komunitas adat batin sembilan di Dusun Tanjung Lebar, Kabupaten Batanghari Jambi. Kondisi ini juga diperburuk dengan hilangnya pengetahuan dan sumber tanam-tanaman obat yang biasa dikelola oleh perempuan.

Akses atas pendidikan bagi perempuan adat juga masih pada angka rendah, bukan semata karena budaya namun belum banyak upaya yang pemerintah lakukan untuk mengintervensi akar dari permasalahan tersebut. Diskriminasi masih terjadi. Pendidikan tinggi masih menjadi satu hal yang tak terjangkau bagi Perempuan adat, apalagi atas peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.   

Karena itu, kami organisasi masyarakat sipil, komunitas menuntut beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengakui dan melindungi praktik tradisional perempuan dalam pengelolaan pangan yang lebih adaptif dengan memberikan dukungan modal, teknologi dan pengetahuan inovasi
2.  Mencabut kebijakan yang dapat mengkriminalisasi perempuan adat dan perempuan petani yang menjalankan metode bertani secara tradisional dan mengembangkan regulasi yang berpusat pada pengetahuan dan pengalaman perempuan
3.  Memberikan Layanan kesehatan yang mudah di jangkau secara berkala dengan tenaga dokter dan bidan. Serta dukungan atas biaya pendidikan dan peluang kesempatan bekerja bagi Perempuan adat 
4.   Memberikan dukungan atas inisiatif iklim yang dijalankan oleh komunitas perempuan yang lebih adaptif terhadap iklim sebagai solusi nyata dalam mengatasi iklim
5.  Batalkan Proyek Food Estate yang menghilangkan akses bagi perempuan petani kecil

Siaran Pers ini dibuat bersama dengan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. Beranda perempuan
2.  Cappa
3.  Gita Sada
4.  Kohati
5.  Perkumpulan Hijau
6.  Pundi Sumatera
7.  Setara
8.  Warsi
9.  G cita

Perempuan Adat Batin Sembilan Menuntut Akses Layanan Kesehatan Melalui Gerakan Jahit Pembalut Kain

 

Dok. Beranda Perempuan

Beranda Perempuan bersama Biyung Indonesia mengadakan workshop kesehatan reproduksi dan jahit pembalut kain bagi perempuan SAD Batin Sembilan di Desa Tanjung Lebar Kabupaten Muaro Jambi yang diadakan pada tanggal 10 Januari 2025.

Kolaborasi Beranda Perempuan dan Biyung Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan pelibatan 50 perempuan penjahit pembalut di Desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari. Gerakan ini telah berhasil membangun organisasi perempuan yang mandiri rutin produksi jahit pembalut kain di Desa Pulau Raman

Tahun ini, Gerakan yang dikenal dengan jargon  “Perempuan Bantu perempuan.” akan memperluas jangkauan di Komunitas perempuan adat SAD Batin sembilan. Desa Tanjung Lebar di pilih sebagai tempat kegiatan karena perempuan SAD Batin sembilan tidak memiliki akses informasi mengenai kesehatan reproduksi termasuk tidak memiliki tenaga bidan dan layanan puskemas di desa mereka.

Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari donatur yaitu Ishk Tolaram, sebuah  organisasi filantropi yang menyediakan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang beruntung dan juga donatur individu yang berkontribusi melalui panggilan donasi Period Sister yang diadakan di media sosial Beranda Perempuan dan Biyung dan Jakarta Feminis sejak 3 bulan lalu.

Kegiatan Workshop ini melibatkan sekitar 60 perempuan SAD Batin sembilan dan Perempuan petani.  Mereka dibekali keterampilan menjahit pembalut kain sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi ditempat tinggal mereka.

60 Perempuan SAD Batin sembilan akan  menjahit sekitar 1000 lembar pembalut kain selama 3 minggu.  hasil produksi pembalut ini  akan mereka gunakan untuk mereka sendiri  dan juga akan dibagikan bagi perempuan miskin yang membutuhkan.

Menurut Ani Safitri selaku fasilitator Beranda perempuan  “ gerakan jahit pembalut ini adalah media perempuan untuk bersaura menuntut hak atas kesehatan reproduksi yang selama ini dianggap tidak penting, padahal sejak tahun 2020-2023 setiap tahun 1 orang bayi meninggal dunia disini, ”

selain itu, Workshop jahit pembalut kain ini juga mengajak perempuan SAD Batin sembilan untuk mengembalikan ingatan kolektif mereka pada praktik kearifan nenek moyang mereka dalam menjaga kesehatan menstruasi yang bergantung dari hutan

di masa lalu, perempuan SAD Mengunakan kulit kayu terap diikat dengan kain sebagai pembalut, generasi selanjutnya mengunakan handuk. namun, kebiasaan ini mulai ditinggalkan, sejak penjualan pembalut sekali pakai marak dijual di desa mereka. pembalut plastik sekali pakai yang beredar  di pasar mengandung bahan kimia yang dapat menganggu kesehatan organ reproduksi perempuan.

Gerakan jahit 1000 pembalut kain ini akan bergulir,  menumbuhkan solidaritas berjuang bagi Perempuan SAD Batin sembilan dan perempuan desa untuk bersama-sama menjaga  sungai, air dari pencemaran sampah plastik dari pembalut sekali pakai. sekaligus menjadi gelombang gerakan untuk melindungi kawasan hutan adat mereka dari industri ekstraktif yang telah menghilangkan beragam tanaman obat-obatan yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh perempuan.

Narahubung

08136639910/Zubaidah

Perempuan Untuk Keadilan Iklim

 

Dok Beranda Perempuan

Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah mengeluarkan seruan pada pertemuan COP 29 di Baku Ajerbaizan. Beranda perempuan  menuntut pertanggungjawaban negara-negara kaya yang telah mengakumulasi emisi global sejak dimulainya industrialisasi. Negara Kaya memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi bagi masyarakat paling terdampak, khususnya masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari hutan dan lahan seperti tani, perempuan adat.

Perempuan Tani dan Perempuan adat menghadapi gagal panen, kesulitan akses air bersih akibat perubahan iklim. derajat hidup perempuan adat batin sembilan semakin memburuk karena aksi iklim yang dijalankan pemerintah belum memprioritaskan kerusakan dan kerugian yang dialami mereka yang terdampak.

Hasil temuan, beranda Perempuan memaparkan. Aksi Iklim melalui praktik proteksi  kawasan hutan dan lahan seringkali membatasi perempuan adat dalam membuka lahan dengan cara membakar. padahal praktik ini telah berlangsung turun temurun sebagai anti tesa dari praktik pertanian yang mengunakan racun dan bahan kimia.

akibatnya, banyak perempuan yang tidak bisa lagi menanam padi dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. perempuan kemudian terpaksa bekerja serabutan di luar desa mereka dengan memungut berondol sawit atau bekerja dilahan orang lain sebagai pemanen.

Dok Beranda Perempuan

Hasil temuan Riset beranda Perempuan Memaparkan, Aksi Iklim yang dijalankan belum serius mengatasi masalah akar penyebab terjadinya krisis iklim. pemerintah belum beranjak dari ketergantungan energi kotor batubara.

Untuk memastikan COP29 yang disebut COP yang fokus membahasa pendanaan menyerukan negara-negara maju sebagai berikut :

• Pendanaan Publik Berbasis Hibah dapat adaptasi yang diakses oleh komunitas garis depan yaitu Petani, perempuan adat untuk memungkinkan tindakan nyata di daerah dan komunitas yang rentan terhadap iklim, alih-alih pinjaman dan keuangan swasta yang semakin meningkatkan beban utang yang akan semakin menjauhkan perempuan atas  akses layanan dasar bagi perempuan.

Dana Hibah harus dikucurkan dengan elemen kualitatif seperti akses dan keterjangkauan, dan pengakuan prinsip-prinsip keadilan pajak dan prinsip-prinsip 'pembayaran pencemar'.

• Tujuan keuangan publik yang eksplisit untuk kehilangan dan kerusakan, adaptasi dan mitigasi.

• Transparansi dan akuntabilitas, untuk mengetahui di mana dan bagaimana keuangan dimobilisasi dan didistribusikan, menolak marginalisasi lebih lanjut dari masyarakat yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, dan definisi yang jelas tentang apa kerangka pembiayaan iklim termasuk dan mengecualikan.

• Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Keadilan harus menjadi prinsip inti dalam hasil pendanaan iklim di COP29 yang menjamin bahwa pendekatan berbasis hak akan diadopsi dalam mobilisasi dan distribusi keuangan.

Perempuan adat menuntut keadilan iklim di Konferensi COP 29

Beranda Perempuan sebagai Anggota Asia Pasific Forum on Women, Law and Development (APWLD) menghadiri Konferensi UN Climate Change yang diadakan pada 11-24 Oktober 2024 di Baku Azerbaijan. 

Negosiasi Iklim UNFCCC (COP29), Beranda Perempuan  bersama dengan Kelompok masyarakat Sipil yang menuntut keadilan Iklim  perlunya memberikan pendanaan iklim untuk menganti rugi kerusakan dan kehilangan seperti kerugian karena banjir, gagal panen yang dihadapi oleh Masyrakat adat khususnya perempuan

COP29 yang fokus untuk membahas masalah pendanaan iklim agar dapat menuntut negara-negara kaya untuk memberikan setidaknya $5 triliun per tahun kepada negara-negara Selatan melalui mekanisme pendanaan publik untuk memperbaiki utang iklim yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. 

Beranda Perempuan bersama APWLD menolak mekanisme pendanaan iklim berupa hutang karena dapat semakin memperburuk situasi negara-negara miskin seperti indonesia. praktik hutang negara telah membebankan penderitaan lebih dalam dengan memangkas dana publik dan pajak

Pendanaan iklim harus berbentuk Hibah dengan menggantikan pinjaman, dan pendanaan kerugian dan kerusakan juga harus ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang terkena dampak di Global South. Penghapusan utang bagi negara-negara di belahan dunia Selatan sangat penting untuk memutus siklus ketidakadilan.

Pernyataan Sikap Beranda Perempuan dan Beranda Migran

 

PERNYATAAN SIKAP
LINDUNGI MAHASISWA DARI SEGALA BENTUK EKSPLOITASI DI DUNIA PENDIDIKAN,
PENUHI HAK KORBAN DAN TUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN SEMUA PIHAK TERLIBAT

16 Agustus 2024

Beranda Perempuan dan Beranda Migran mengapresiasi langkah serius yang diambil oleh Polda Jambi dalam menetapkan 4 orang (SS, SW, RA dan Y) dari Universitas Jambi sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Selasa, 23 Agustus 2024. Ini merupakan pelanggaran lebih lanjut atas proses hukum terkait program magang bodong Ferienjob di Jerman yang melibatkan 1.047 mahasiswa dari 33 Universitas Indonesia.

Perkembangan langkah hukum ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam anggota melakukan pelanggaran dan ekspolitasi di dunia pendidikan. Langkah ini merupakan harapan cerah bagi para pelajar korban dalam memperjuangkan hak-hak perlindungan dan restitusi. Kami akan selalu mendikung langkah pemerintah dalam mengawal Universitas dalam menjalankan mandapat menciptakan keberlangsungan pendidikan yang aman dan memberdayakan siswa; bukan program eksploitatif mahasiswa yang bersembunyi di sistem pendidikan dan mengatasnamakan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penipuan dan program eksploitatif ini sangat merugikan kondisi finansial, fisik dan psikis siswa korban. Oleh karena itu, kami, mendorong pemerintah untuk juga mengupayakan menyediakan hak-hak korban atas restitusi dan perlindungan.

Dalam penanganan kasus ini, Beranda Perempuan dan Beranda Migran tidak hanya memandang kasus ini sebagai TPPO semata. Ini merupakan masalah struktural yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia yang membuat siswa menjadi sasaran empuk magang. Program magang Ferienjob ini merupakan cerminan bahwa masih banyak program di bawah sistem pendidikan Indonesia yang menawarkan pembelajaran semu. Program pemagangan seharusnya memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengasah keterampilan dan mempersiapkan pelajar untuk terjun ke dunia kerja. Namun, program pemagangan ini justru menjadikan mahasiswa sebagai tenaga kerja murah yang tidak mendapatkan perlindungan. Program pemagangan ini membuka celah melalui praktik-praktik kerja paksa untuk menyediakan kondisi kuliah dan eksploitasi. Ini merupakan panggilan kepada pihak terkait dalam pendidikan dan pemerintahan untuk melakukan investigasi dan tindakan serius.

Universitas Jambi (UNJA) merupakan salah satu universitas yang terlibat dalam program magang bodong Ferienjob ini memfasilitasi pemberangkatan 87 mahasiswa ke Jerman dalam periode Oktober 2023 – Desember 2023. Keberanian mahasiswa korban dalam menyuarakan kondisinya berhasil mendorong pihak Universitas Jambi untuk memberi tanggapan terkait kasus yang memuat secara secara secara virus. Kami mengapresiasi sikap terbuka Universitas Jambi dengan menyelenggarakan audiensi bersama beberapa mahasiswa korban peserta program Ferienjob.

Kami juga mengapresiasi sikap terbuka Universitas Jambi dalam mengakui keterlibatan universitas dengan pihak terkait seperti SH (salah satu guru besar di UNJA), PT CV-Gen dan PT SHB (keduanya merupakan agen yang memfasilitasi rekrutmen dan pengiriman mahasiswa peserta program magang pekerjaan Ferienjob); sikap tegas persetujuan kerjasama (MoU) antara Universitas Jambi dan PT SHB; dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Langkah koorperatif yang di ambil Universitas Jambi ini merupakan sebuah inisiasi baik untuk membersihkan segala bentuk praktik pelanggaran dan keculasan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan kampus dan harus di tindaklanjuti untuk menjaga nama baik dan keamanan kampus.

Sesuai dengan  Keterangan Pers Universitas Jambi terkait Program Magang Internasional Ferionjob di  Jerman  yang dirilis pada 26 Maret 2024, kami Beranda Perempuan dan Beranda Migran mengingatkan kembali komitmen Universitas Jambi untuk menggambarkan mahasiswa akomodatif dan pro-korban dengan memberikan bantuan/pendamping dalam bentuk apapun, salah satunya membentuk Posko Layanan dan memberikan trauma healing kepada siswa korban. Kami juga mendorong Universitas Jambi untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamtaan mahasiswa korban.

Mahasiswa korban diharuskan menanggung seluruh biaya mulai dari keberangkatan dan pemulangan bahkan biaya selama bekerja di Jerman seperti akomodasi, makanan, transportasi dan komunikasi. Dari kasus-kasus yang ditangani Beranda Perempuan dan Beranda Migran, para pelajar yang tidak mampu akhirnya diberi dana talangan oleh PT SHB. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil upah yang mereka terima di Jerman. Namun dari penemuan kami, beberapa biaya seperti tiket pesawat yang dibuat dua kali lipat lebih mahal dari harga normal. Akhirnya beberapa pelajar yang sudah pulang ke Indonesia masih terjebak hutang karena tidak mampu melunasinya.

Sejak November 2023, beberapa korban yang diampingi Beranda Perempuan mengaku telah mendapatkan tiga kali pesan ancaman dari SW untuk melunasi biaya hutangnya. SW juga mengancam akan memperparah status kemahasiswaan mereka jika tidak segera melunasi utangnya. Penagihan ini telah menimbulkan tekanan, ketakutan dan trauma bagi korban. Mereka khawatir status pelajar dan tugas akademiknya di kampus dapat terganggu karena hal ini.

Munculnya keberanian korban untuk bersuara dalam menuntut kembali haknya seharusnya sudah mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Keberanian mereka telah berhasil mengungkap sindikat yang dapat merugikan mahasiswa dan institusi pendidikan. Pemerintah dan universitas harus memberikan jaminan hak atas kebebasan bersuara untuk menyampaikan dan mengungkapkan kebenaran sesuai dengan nilai intelektualitas dan keilmiahan yang dipegang teguh sebagai institusi pendidikan.

Lebih dari itu, kami percaya bahwa keadilan hanya dapat terwujud sepenuhnya ketika pelaku hukum dan korban mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Untuk itu, kami tetap menuntut kepada pemerintah Indonesia dan pihak kampus Universitas Jambi untuk :

1.     Menghapuskan segala bentuk biaya hutang, menghentikan hutang-hutang dan ancaman terhadap korban

2.     Memberikan kompensasi atau restitusi bagi korban dan keluarganya

3.     Menyediakan layanan konseling dan pendampingan Hukum yang mudah diakses oleh korban

4.     Menjamin keamanan dan keselamatan bagi semua korban

5.     Meninjau kembali sistem pendidikan yang membuka peluang eksploitasi terhadap siswa 

=======

Narahubung:

Beranda Perempuan, Zubaidah (0813 6639 9190) 

Beranda Migran, Hanindha Kristy (0822 2384 5500)

 

 

Sri Padi yang Tergusur oleh Konsesi

 

Kami meminta kasus ini selesai, jangan janji-janjian saja, 

macam kaset-kaset baru, tapi lagu-lagunya lama” (Asimati, 45 tahun)

Kutipan diatas merupakan ungkapan kekesalan yang disampaikan oleh Asmiati, seorang perempuan petani dari desa Sogo Kecamatan Kumpeh kabupaten Batanghari yang berhasil diwawancari oleh tim Beranda Perempuan. luapan kekesalan tersebut sejatinya menunjukan pertarungan Masyarakat Desa Sogo dengan Pihak perusahaan PT Bukit Bintang Sawit (PT BBS) yang terjadi cukup panjang dan belum menemukan titik terang.

Dalam pertarungan tersebut Masyarakat Sogo  selalu mengalami kekalahan. ditandai semakin menurunnya akses dan manfaat dari atas lahan. Di masa lalu, pemenuhan kebutuhan pangan tercukupi dengan memungut hasil hutan dan melakukan aktivitas beumo atau lebih dikenal dengan berladang. Pada perkembangannya praktek tersebut mengalami penurunan Sejak PT BBS merampas lahan warga seluas 1000 hektar termasuk 108 hektar sawah yang selama ini mereka kelola.

Tidak hanya itu, Kehadiran PT BBS juga mengubah tutupan hutan yang selama ini menjadi resapan air. Sifat kelapa sawit yang tidak meyerap air hujan ketika musim penghujan dan meyerap candangan air bawah tanah ketika musim kemarau semakin memperparah kondisi banjir.

Menurut pengakuan warga sebelum adanya sawit,  tinggi air mencapai 4 cm namun sekarang ketinggian air bisa mencapai 10 cm. Akibatnya produksi padi semakin menurun. jika biasanya dalam kondisi normal dengan mengarap lahan sekitar 1 hektar dapat menghasilkan 70 kaleng atau sekitar 7-8 kg namun jika terkena banjir bisa gagal panen.

Sejak hutan mereka dibabat untuk perkebunan sawit serangan hama seringkali terjadi pada tanaman padi, Serangan hama kepinding (Seekor serangga berwarna hitam dengan cangkang yang cukup keras),babi dan tikus. Hama tersebut mengakibatkan padi rusak dan mengering.

Kondisi penurunan produksi padi telah merugikan 33,3 persen warga desa sogo yang mengantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai petani. Dampak yang lebih besar dirasakan lebih berat terhadap kelompok perempuan. karena sekitar 75 persen perempuan merupakan produsen pangan di desa. selain itu perempuan adalah pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi keluarga.

 Mayoritas Perempuan memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bibit lokal misalnya disebtu bibit ringgit.  Mereka tetap mempertahankan penggunaan benih lokal tersebut dibandingkan dengan benih dari pemerintah yang biasa mereka sebut dengan sebutan benih 4 bulan karena hanya dalam waktu 4 bulan padi sudah bisa dipanen.

Hal ini dikarenakan bulir padi yang dihasilkan oleh benih lokal lebih besar dan memberikan hasil yang lebih banyak. Untuk mempertahankan Benih lokal mereka selalu sisihkan dari hasil panen yang akan dibibitkan pada saat musim tanam tiba.

Mereka menyisakan cukup banyak calon benih padi untuk mengantisipasi gagal panen yang biasanya disebabkan oleh banjir maupun hama. Rata-rata Masyrakat Sogo memiliki sistem peyimpanan beras paska panen untuk bertahan dalam waktu satu tahun. Jika ada sisa dari panen mereka juga menjual harga Rp 10.000/kg gabah kering atau kalau dijual dalam bentuk beras seharga Rp 12.000/kg. Menurut pengakuan warga setempat, yang bisa menjual hasil panen padi hanyalah petani yang mengusahakan padi dengan luasan yang cukup besar, minimal 2 ha.

Ketika hilangnya kedaulatan perempuan atas produksi tanaman padi, tentu saja berimbas pada kualitas tanaman dan jumlah produksi. Dalam kondisi persediaan beras terbatas biasanya perempuan lebih mendahulukan anak dan suami mereka. sehingga perempuan menjadi rentan kurang asupan sumber makanan yang cukup.

(Tulisan ini dirangkum dari studi singkat bersama Walhi)

 

 

 

NEGARA WAJIB RAWAT KORBAN ASAP

 

Negara Wajib Rawat Korban Asap !

Masyarakat Jambi menghadapi masalah kesehatan serius akibat kebakaran hutan dan lahan 2 bulan terakhir. Racun asap yang dihirup akan meyebabkan paru-paru kronik dan masalah jantung terutama pada anak-anak, lansia dan perempuan hamil. 

Dilansir dari detik.com Jumlah penderita ISPA mencapai 48.740 kasus tersebar di beberapa Puskemas Kota Jambi. Hal ini mencerminkan kegagalan Pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terindentifikasi kerap terjadi berulang di wilayah konsesi perusahaan.

Padahal Konstitusi sudah mengamanatkan perlindungan bagi semua warga untuk mendapatkan Hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Namun, praktiknya  pemerintah lalai. Tidak ada upaya indentifikasi dan pemulihan bagi kesehatan penduduk yang potensial terdampak asap di pedesaan yang tersebar di beberapa kabupaten di Jambi. 

Hasil dokumentasi Beranda Perempuan menemukan sektar 647 Jiwa, 102 Bayi dan 29 Lansia di Pangkalan Ranjau Desa Sungai Renjah Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi tidak mendapatkan akses layanan kesehatan bahkan selembar masker pun tidak mereka dapatkan. Anak-anak mengeluh batuk-batuk dan demam.  Kondisi ini semakin parah ditengah keluhan warga menghadapi krisis air bersih. 

"8 Tahun menghadapi Asap tidak lantas membuat pemerintah lebih sigap,  Anak-Anak Tak berdosa, Jadi korban". Ungkap Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan.

PRESS RELEASE: Kritik atas Tuntutan 15 Tahun Penjara Terhadap YSA, Jangan Hukum Korban Kekerasan Seksual !

 

Kritik atas Tuntutan 15 Tahun Penjara Terhadap YSA,  Jangan Hukum Korban Kekerasan Seksual !

Rabu (20/09/2023) LBH ARA, LBH BERINGIN, YLBH PADANG, BERANDA PEREMPUAN

Senin 18 September 2023 Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan 15 tahun penjara terhadap Yunita Sari Anggraini. Perempuan berumur 21 tahun ini diancam pidana pasal 82 ayat (2) UU tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 65 ayat 1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut dan terhadap beberapa orang anak.

Tuntutan ini merupakan praktik pelanggaran bagi pemenuhan hak atas peradilan yang adil (fair trail) bagi YSA sebagai perempuan korban kekerasan seksual. Sejak awal, aparat hukum melanggar prinsip asas praduga tak bersalah dengan mengabaikan laporan YSA yang mengaku dirinya sebagai korban ditengah ramainya pemberitaan media yang menarasikan YSA sebagai pelaku pencabulan terhadap 17 anak.

Laporan YSA ditulis dalam bentuk pengaduan Masyarakat yang tidak memiliki nomor register (selanjutnya dapat dibaca dalam Perpol Nomor 09 Tahun 2018) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bukan administrasi untuk melakukan penegakan hukum pidana. Pelaporan tindak pidana oleh YSA diterima oleh Polresta Jambi tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, sementara laporan orang tua anak-anak yang diterima laporannya pada hari itu sebagaimana LP nomor: LP/B- 401/II/2023/SPKT/Polda Jambi.

Kepada Pendamping YSA menuturkan ia samasekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara menungkapkan peristiwa kekerasan yang menimpanya. Aparata Penegak Hukum (APH) Justru melakukan victim blaming terhadap YSA. Hingga kini YSA ditetapkan sebagai terdakwa dan menjadi penghuni Lapas kerap mendapatkan stigma dan rentan konflik dengan sesama penguni Lapas.

Selain itu, APH tidak cermat dalam menguji pembuktian. Dalam konferensi Pers Polresta Jambi mengatakan penutupan kasus terhadap laporan YSA dengan alasan Tidak adanya tanda-tanda kekerasan didiri YSA, Visum yang dijalani oleh YSA adalah bentuk YSA mencoba melukai dirinya sendiri. Ini tidaklah patut dibenarkan karena tidak pernah diungkapkannya data yang bisa menunjukkan DNA pelaku pencakaran hanya sebatas keterangan yang tidak diketahui asalnya dari siapa

Klaim mengenai visum vagina yang tidak menemukan cairan sperma juga adalah bentuk terlambatnya Visum Vagina dilakukan, keterangan mengenai pengakuan anak yang melihat dan menyaksikan YSA dipegang-pegang dan sempat minta tolong dikonter kembali keterangannya dengan BAP kedua yang mengatakan anak tersebut diajarkan, hal ini telah terbantahkan dipersidangan, anak yang melihat dan menyaksikan dengan tegas mengatakan hal yang sama didepan persidangan dan tidak mengetahui isi dari BAP keduanya.

Pentingnya Kehadiran UU nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi jawaban untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang seringnya terjadi di tempat tertutup dan tersembunyi serta minimnya pembuktian, dalam konteks pembuktian satu keterangan korban ditambah dengan bukti atau keretangan lain dapat membawa seseorang untuk bisa didakwa didepan persidangan.

Jaksa harus mengungkap kasus dan mendapatkan fakta persidangan yang tidak diskriminatif dan memastikan tidak memperparah luka YSA sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan dengan amanat Pedoman Kejaksaan No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Pidana.

Aparat hukum harus cermat dan dapat mempertimbangkan keterangan 3 ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan untuk meringankan terdakwa yaitu ahli psikologi Forensik Nathanael Eldanus J. Sumampouw M.Psi., M.Sc, menuturkan mengenai bagaimana mendapatkan keterangan yang kredibel.

Diantaranya pertama, keluar secara spontan/bagaimana suatu keterangan pertama kali muncul. kedua mengevaluasi metode yaitu bagaimana mendapatkan keterangan dari metode atau teknik bertanya yang tepat dan tidak dalam konteks mensugestif, misalnya melemparkan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak saja. ketiga mendapatkan keterangan secara verbal dengan melakukan analisa statement dengan basis fakta atau data lainnya. Selain itu juga ia menjelaskan terkait bagaimana psikologis korban kekerasan seksual juga bagaimana psikologis pelaku kekerasan seksual.

Ahli kedua yaitu Yuniyanti Chuzaifah dimandatkan dari Komnas Perempuan yang sebelumnya telah melakukan penelusuran kasus dan mendokumentasikan kasus YSA. ia meyampaikan temuannya “Seharusnya YSA hadir disini sebagai korban, bukan sebagai Terdakwa, YSA mengalami Diskriminasi, Stigma dan relasi kuasa yang mempengaruhi dan berperan besar sehingga YSA menjadi terdakwa, YSA

Sudah di Reviktimisasi berulang-ulang, Yuni juga menyampaikan anak-anak sebenarnya juga adalah korban dari kondisi sosial yang tidak memberikan pemahaman tentang seksualitas dengan benar, sehingga potensi anak-anak menjadi pelaku kekerasan seksual kemudian bisa terjadi.

Selanjutnya pada 4 September pakar seksologi dan kesehatan reproduksi Fakultas Kedokteran UGM Dr. Dra Budi Wahyuni MM. MA juga memberikan pandangannya didepan pengadilan bagaimana jahatnya system patriakis yang memilih YSA menjadi kambing hitam dalam permasalahan ini, YSA adalah perempuan yang memiliki bobot badan hanya 40 kg, sedang memiliki anak yang sedang menyusui, dimana ibu yang menyusui memiliki sensitifitas yang tinggi, hasrat seksual yang cenderung akan menurun dari biasanya.

Dia menyebutkan perempuan memiliki vagina yang bisa kapan saja dimasuki dan memberikan respon atas itu, tuduhan mengenai perempuan menikmati seks karna mengeluarkan cairan tidaklah patut dianggap menjadi alasan pembenar kekerasan seksual terjadi terhadapnya. Sedangkan laki-laki jika dihadapkan dalam keadaan takut maka tidak akan mampu penetrasi atau ereksi.

Relasi Kuasa Anak laki-laki secara berkelompok

Relasi kuasa yang sebenarnya tidak ada di diri YSA yang merupakan pendatang, miskin, dan perempuan yang sudah powerless, YSA adalah korban kekerasan beruntun dan berulang dimana ketiadaan Negara untuk melindungi hak korban kekerasan seksual dibangku sekolah yang berimplikasi juga terputusnya hak pendidikan terhadap YSA.

Dalam fakta Persidangan pada tanggal 20 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 13 orang saksi orang tua dan anak sekaligus untuk diperiksa didepan persidangan, Pendamping Hukum YSA keberatan untuk saksi diperiksa sekaligus, sehingga pada tanggal 20 Juli 2023 hanya diperiksa satu saksi Pelapor dan satu orang anak, dan ditemukan fakta persidangan bahwasannya anak dengan tegas menolak adanya diberikan tontonan video porno, anak juga menolak adanya diimingi ataupun diberikan bermain Play Station gratis, ataupun diberikan uang, anak juga menyebutkan mengetahui dengan sendirinya kode-kode tentang ajakan untuk seksualitas

Relasi kuasa yang paling memungkinkan yaitu Relasi Kuasa delapan orang anak yang dilindungi oleh RT sekaligus orang tua dan masyarakat yang tidak terima anaknya dituduh sebagai pelaku pemerkosa, dua orang anak yang merupakan ponakan suami dari YSA yang membuat situasi YSA semakin tak berdaya karena adanya dorongan dan tekanan dari mertua, relasi kuasa masyarakat sekitar serta peran RT yang memiliki akses ke media untuk memviralkan sesuatu mendominasi sehingga bisa membalikkan fakta dan situasi.

Beberapa anak perempuan yang dihadirkan sebagai korban terkait Pompa ASI sebagai alat pelecehan juga dihadirkan, namun sebagain besar diantaranya menyebutkan menggunakan pompa ASI dengan inisiatif sendiri dan tidak ada diajarkan langsung oleh YSA, atas tuduhan tersebut JPU tidak ada menghadirkan barang bukti mengenai keberadaan pompa ASI yang dituduhkan menjadi alat pelecehan seksual tersebut.

Atas situasi ini kami pendamping menuntut agar majelis hakim nanti dapat memberikan putusan yang adil dan tidak memenjara korban kekerasan seksual. jikapun hakim ragu sudah seharusnya YSA diputus Bebas, karena lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah, daripada harus menghukum 1 orang tidak bersalah

 

 

CP. Pendamping

Alendra (+62 852-6611-2001) PH YSA

Decthree Ranti Putri (082132522017) Advokat Publik/PH YSA

Zubaidah (081366399190) Pendamping 

#JanganPenjarakanKorban #KekerasanSeksual

Kehadiran ahli untuk pemenuhan hak YSA sebagai korban kekerasan seksual

 

Senin (4/09/2023) DR. Dra. Budi Wahyuni MM., MA sebagai ahli seksualitas dan kesehatan reproduksi Pusat Studi Wanita UGM menghadiri persidangan kasus Yunita Sari Anggraini (YSA) untuk memberikan pertimbangan kepada Majelis Hakim terkait dengan perkembangan seksualitas anak-anak, dan tuduhan terkait Hypersexsual dan pompa asi.  

Forum “Speak Up dan Dialog Perempuan Pekerja Migran dan Purna Pekerja Migran Berdaya" dalam Rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional

Yogyakarta, 18 Maret 2023 - Beranda Migran bekerja sama dengan Talithakum Yogyakarta, Mitra Wacana dan Kulon Progone Hong Kong mengadakan Forum Speak Up dan Dialog dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2023 dengan tema ‘Perempuan Pekerja Migran dan Purna Pekerja Migran Berdaya’.

Forum Speak Up dan Dialog ini merupakan wadah untuk pekerja migran dan purna migran dalam menyuarakan tantangan-tantangan yang dialami selama bekerja di negara penempatan dan saat kembali ke tanah air. Forum ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh JBMI Hongkong & Macau, IFN Singapore, Gannas Community Taiwan, FPR Yogyakarta, Dinas Sosial DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, serta Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DIY.

Dalam Forum speak up, Pekerja Migran dan Purna Migran menyampaikan aspirasinya. JBMI Hongkong dan Macau diwakili oleh Sringatin, memberikan kritikan keras terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia yang mengatur terkait zero cost. Pada kenyataannya, PMI masih dibebani biaya penempatan yang berlebih menyebabkan PMI masuk ke jeratan hutang. Di sisi lain, sistem pengaduan sangat minim dan kurang tepat. Membutuhkan waktu yang panjang untuk melaporkan perkara ketidakadilan ke KJRI.

Kartika Puspita Sari, seorang pekerja sektor domestik migran juga menyampaikan testimoninya. Dia mengalami eksploitasi, penganiayaan, kekerasan, dan penyekapan dari majikan ketika bekerja di Hongkong selama lebih dari 2 tahun dari Juli 2010 sampai Oktober 2012. Kartika juga mengalami waktu kerja panjang, tidak digaji, tidak dapat hari libur, tidak dapat jaminan sosial, serta buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal. Kartika meminta kepada Pemerintah agar memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran dimanapun ditempatkan. 

Kulon Progone Hongkong (KPHK) merupakan paguyuban purna migran Hongkong yang diwakili oleh Iswanti dan Anggit, meminta kepada Pemerintah agar diberikan pelatihan keterampilan tanpa batasan waktu dan usia untuk mendirikan usaha sendiri, suatu usaha bersama dan bantuan dalam pemasaran produk dari usaha bersama tersebut. Iswanti (ketua KPHK) menegaskan bahwa tidak semua pekerja migran yang pulang ke Indonesia memiliki usaha mandiri dan mempunyai uang yang cukup, bahkan ada pekerja migran yang sudah puluhan tahun bekerja, namun tidak membawa hasil apapun ketika pulang. Uang hasil pekerja migran biasanya sudah habis untuk biaya renovasi rumah dan biaya sekolah anak dalam jangka 2-3 tahun pasca kepulangan mereka.

Aspirasi yang disampaikan oleh pekerja migran dan purna migran ditanggapi oleh lembaga pemerhati migran yaitu Beranda Migran dan Talithakum, serta instansi Pemerintah yaitu Dinsos DIY, BP3MI DIY, dan DP3AP2. 

Erwiana mewakili Beranda Migran menjelaskan bahwa Beranda Migran fokus terhadap isu-isu perempuan migran mengkritisi tindakan kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi, dan sejumlah ketidakadilan lainnya, serta menilai bahwa sistem migrasi saat ini masih mahal dan tidak menjamin adanya kesejahteraan dan keamanan kerja. Kondisi kerja dan upah yang diterima oleh pekerja migran juga tidak manusiawi. Skema migrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menyerahkan tanggung jawab penempatan dan perlindungan PMI kepada pihak swasta menjebak para PMI ke dalam jurang eksploitasi. Mulai dari calon PMI yang mengalami penahanan dokumen oleh PT, agensi, atau majikan sampai mereka selesai membayar biaya penempatan yang sangat mahal. Sistem yang menindas dan mengeksploitasi tersebut harus dilawan dengan solidaritas untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan bagi para pekerja migran.

Jaringan Talithakum diwakili Sr. Anastasia menegaskan diskriminasi terhadap perempuan merupakan dampak negatif dari budaya patriarki. Kondisi ekonomi yang sulit mengakibatkan kebanyakan perempuan memilih untuk menjadi pekerja migran. Perempuan pekerja migran rentan menjadi korban eksploitasi, sindikat narkoba, dan perdagangan manusia. Talithakum sebagai jaringan pemerhati migran berharap agar pemerintah mengusahakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan purna migran.

BP3MI DIY diwakili oleh Ulfa menilai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang PMI telah menjamin perlindungan pekerja migran mulai sebelum keberangkatan, penempatan hingga kepulangan ke Indonesia. Jaminan perlindungan dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum. Ulfa menyampaikan bahwa BP2MI sedang mengusahakan pengimplementasian dari kebijakan zero cost. Demi perlindungan PMI, BP3MI mewajibkan pekerja migran berangkat melalui agensi. Agensi adalah institusi yang dipercayakan pemerintah untuk melindungi pekerja migran. Saat ini, Penempatan pekerja migran sedang diusahakan untuk berbasis satu data kependudukan melalui NIK demi mencegah praktik manipulasi. Verifikasi dan system filter dari basis data tersebut akan membantu penempatan pekerja migran sesuai prosedur. Ulfa menerangkan bahwa BP2MI hanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kasus, sementara pencabutan izin dan pemberian sanksi adalah kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. BP2MI telah melakukan orientasi pra-pemberangkatan yang berisi perjanjian kerja, edukasi keuangan, pembentukan mental, prosedur pengaduan dan edukasi terkait budaya negara penempatan. BP3MI DIY juga membuka akses bagi NGO luar negeri untuk melakukan penelitian mengenai pekerja migran sebagai bentuk perhatian BP3MI kepada para pemerhati migran akar rumput. Menanggapi aspirasi purna migran paguyuban KPHK, Ulfa  menyampaikan bahwa BP3MI menerima setiap masukan ada, namun perlu diketahui bahwa BP3MI memiliki keterbatasan anggaran dan setiap kebijakan didasarkan pada data agar memperoleh hasil yang efektif, efisien dan terukur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DIY (DP3AP2) membuka peluang bagi para pekerja migran untuk ikut serta dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bekerja sama dengan psikolog klinis Indonesia dan para konselor. Hera sebagai Kepala Bidang Penyejahteraan Keluarga mengingatkan bahwa kerjasama akan menjadi lebih efektif bila diikuti sinergi. Hera menyarankan pekerja migran agar membekali diri secara cukup terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia, karena bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia sangat terbatas. 

Dinas Sosial DIY diwakili Widha Dessy menerangkan bahwa Dinas Sosial menangani masalah pekerja migran pada tahap pasca migrasi. Dinas sosial bekerjasama dengan Kementerian Sosial membuka pusat konseling. Dinas sosial sering menangani kasus yang sudah lama terjadi namun baru dilaporkan. Pada tahun 2023 dinas sosial melakukan pendampingan pekerja migran berbasis kunjungan bagi mereka yang membutuhkan konseling sosial. Dinas Sosial juga memiliki website bagi masyarakat yang ingin memeriksa data pendistribusian bantuan sosial (www.checkbansos.kemensos.go.id) dan call center yang bisa dihubungi oleh para pekerja migran. (admin dinas sosial : 089522884000)

Beranda Migran bergabung bersama perempuan pekerja migran, purna migran, dan pemerhati migran memperjuangkan kondisi kerja layak, upah layak, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja migran. Hari Perempuan Internasional adalah waktu yang tepat untuk menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban atas kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI.

Beranda Migran berharap forum speak up dan dialog ini menjadi langkah awal bagi pekerja migran, purna pekerja migran, pemerhati pekerja migran, dan instansi pemerintah bersama-sama membangun sebuah support system yang solid untuk pekerja migran dan purna pekerja migran.